Di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pembangunan infrastruktur, meliputi sarana dan prasarana fisik, di DKI justru terhenti.
Kesimpulan itu disampaikan Ketua Network for South East Asian Studies, Muchtar Effendi Harahap (01/08). “Kondisi infrastruktur masih berantakan. Hampir semua pembangunan infrastruktur strategis di DKI seperti MRT dan pengendalian banjir hasil kerjaan Pemerintah Pusat, bukan Pemprov DKI,” ungkap Muchtar Effendi Harahap.
Menurut Muchtar, kondisi infrastruktur di Jakarta berantatakan sebagai konsekuensi dari rendahnya penyerapan anggaran belanja. Kalaupun terdapat kemajuan, hanya berkisar “taman terbuka”, sebagian besar dibiayai korporasi/swasta atas nama CSR (Coorporate Social Responsibility).
Muchtar menegaskan, selama kepemimpinan Ahok, belum ada pembangunan infrastruktur strategis benar-benar terealisir di DKI Jakarta, kecuali sekedar program di atas kertas.
“Kini Jakarta masih menghadapi masalah masih rendahnya aksesibilitas MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan rakyat miskin terhadap hunian sehat dan tertata. Juga masih memiliki masalah kawasan kumuh,” ungkap Muchtar.
Mengacu Perda No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, Pemerintah DKI harus menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik layak serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
RPJMD ZDKI 2013-2017 menargetkan pada akhir 2017 tercapai penataan kawasan permukiman kumuh 100 lokasi.
Ada dua sasaran penting. Pertama, tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat. Kedua, tertatanya kawasan kumuh.
Muchtar mengatakan, arah kebijakan pada dasarnya melaksanakan pembangunan Rusun murah. Target Rusun terbangun diharapkan (APBD). 700 unit 2014, 543 unit 2015, 400 unit 2016, 800 unit 2017.
“Berhasilkan Ahok mencapai target pembangunan Rusun dan penataan kawasan kumuh? Jawabannya, tidak,” tegas Muchtar.
Pada 2015, Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tidak menyajikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penataan kawasan kumuh. “Ahok justru melakukan penggusuranm paksa rakyat dari kawasan kumuh,” pungkas Muchtar.
(intelijen)
0 komentar:
Post a Comment