Anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo mengungkapkan, Jenderal Purn Wiranto seorang oportunis dan pernah dipecat dari Menkopolkam saat pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Jangan percaya Wiranto karena dia oportunitis dan kutu loncat.Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia dipecat karena Gus Dur paham, Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," ujar Prabowo dalam keterangan persnya, Kamis (19/6/2014).
Menurut Prabowo, DKP sendiri sebenarnya bukan dibentuk oleh pemerintah, sebab DKP itu adalah inisiatif dari Wiranto yang merupakan Panglima ABRI saat itu.
"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," tegasnya.
Berdasarkan berita dari Media Indonesia 14 Februari 2000, Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah memecat Jenderal Wiranto dari jabatan Menko Polkam mulai tadi malam.
"Saya ambil keputusan itu untuk memudahkan bekerjanya Kejaksaan Agung dalam melakukan pengusutan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata Gus Dur kepada Media melalui telepon pukul 21.00 WIB tadi malam.
Gus Dur terang-terangan minta agar Wiranto mengundurkan diri dari kursi menteri koordinator politik dan keamanan (menko polkam). Permintaan itu disampaikan ketika Gus Dur tengah berada di Davos, Swiss, Senin (31/1), sebagai rangkaian turnya ke 13 negara.
Secara resmi Gus Dur kemudian mengutus Menhankam Juwono Sudarsono agar menemui Wiranto untuk menyampaikan pesan yang sama: agar Wiranto mengundurkan diri. "Tugas menyampaikan pesan dari Bapak Presiden itu sudah saya lakukan," kata Juwono kepada pers, Jumat (4/2) lalu.
Itulah reaksi cepat Gus Dur setelah Komnas HAM menyerahkan laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) Timor Timur kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman, Senin (31/1) lalu. Kalau Gus Dur sampai terang-terangan minta agar Wiranto mundur, pasti persoalannya sangat krusial. Seberapa berat dosa Wiranto di mata KPP HAM?
Salah satu kesimpulan KPP HAM yang istimewa adalah yang menyangkut nama Wiranto. "Keseluruhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, langsung atau tidak langsung, terjadi karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari pelaksanaan pengumuman dua opsi oleh pemerintah. Struktur kepolisian yang ada waktu itu masih di bawah komando. Menteri Pertahanan turut memperlemah kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perjanjian New York. Untuk itu, Jenderal Wiranto selaku panglima TNI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya," demikian rekomendasi KPP HAM.
Apa boleh buat. Kesimpulan KPP HAM secara jelas menyebut nama Wiranto. Bagi yang berpandangan pesimistis, kesimpulan ini memperlihatkan bahwa KPP terkesan terlalu hati-hati. Pertama, penyebutan nama Wiranto hanya karena jabatannya selaku panglima TNI. Kalimat "kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan" setidaknya menyiratkan hal itu.(petikan)
0 komentar:
Post a Comment