"Saat itu saya berada di Guluk-Guluk. Saat JK ke Pondok Pesantren An-Nuqayah, Sumenep, yang datang sedikit, tidak sebanyak yang diperkirakan. Jadi kunjungan itu gagal menjaring pemilih," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Surabaya Ahmad Imam Mawardi.
Dia menyebut ada beberapa hal yang menurutnya menjadi alasan. Pertama, santri dan kiai menganggap pondok pesantren adalah tempat pendidikan, bukan arena politik untuk mendulang suara.
Kedua, secara sosiologis masyarakat Madura sudah memiliki referensi memilih pasangan lain, yakni ke Prabowo-Hatta.
"Kunjungan JK tidak membawa dampak apapun. Masyarakat lebih memilih mengikuti kesepakatan tokoh-tokoh NU, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Silaturahmi Ulama Madura yang mengarah ke Prabowo-Hatta," katanya.
Lainnya yang membuat warga Nahdliyin di Madura enggan memilih Joko WIdodo-Kalla, karena sikap politik PDI Perjuangan. Faktor lainnya, soal sikap politik PDI Perjuangan yang dianggap tidak tegas terhadap tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara, Gang Dolly.
"Orang Madura fanatik secara agama. Sementara kita tahu, Trimedya Panjaitan (Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK) pernah menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan Syariat Islam, kecuali di Aceh," kata Mawardi.
Faktor lain, kata dia, adalah pengaruh Mahfud MD yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Alasan pengaruh Mahfud sangat kuat, menurut Mawardi, karena politikus PKB itu dikenal sangat dekat dan loyal dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mahfud pernah dipercaya sebagai Menteri Pertahanan saat Gus Dur menjadi Presiden RI dan menjabat Wakil Ketua Umum PKB hasil MLB Yogyakarta 2001. (ita/VIVA)
Rakyat sudah semakin cerdas.
ReplyDelete