Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa disudutkan dengan pemberitaan salah satu media anti Islam, yakni Majalah Tempo edisi pekan ini berjudul, “Astaga Label Halal”. Dalam edisi tersebut, Tempo mengangkat berita soal kehalalan produk olahan.
Statemen dan klarifikasi itu diungkapkan langsung oleh Ketua MUI Pusat, Prof Yunahar Ilyas dan disampaikan kepada sejumlah media oleh anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, ustadz Fahmi Salim MA termasuk diantaranya kepada KompasIslam.Com, Selasa (25/2/2014) sore.
“Hati-hati dengan pemberitaan Majalah Tempo yang menyudutkan MUI soal kehalalan produk olahan makanan. Itu fitnah dari lembaga sertifikasi Australia yang kecewa karena melanggar ketentuan syari’ah. Akibatnya, sertifikasi terhadap lembaganya dicabut MUI,” kata ustadz Fahmi Salim via BBM.
Sebagaimana diketahui bersama, media anti Islam Tempo mengabarkan jika banyak pengusaha, termasuk pengusaha Australia yang menjual produk peternakan ke Indonesia mengeluhkan sulitnya berbisnis dengan Indonesia. Salah satu yang kerap dikeluhkan adalah soal mahalnya ongkos mendapatkan sertifikat halal.
…Hati-hati dengan pemberitaan Majalah Tempo yang menyudutkan MUI soal kehalalan produk olahan makanan. Itu fitnah dari lembaga sertifikasi Australia yang kecewa karena melanggar ketentuan syari’ah…
Setiap produk daging atau makanan yang masuk ke Indonesia ternyata harus mendapat sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi lokal di Australia. Lembaga ini hanya bisa memberikan sertifikat halal jika mendapatkan lisensi dari MUI. Dua lembaga yang cukup besar yang mendapat lisensi dari MUI adalah Islamic Coordinating Council of Victoria yang berbasis di Melbourne dan SICMA yang berbasis di Sydney.
Menurut berita Tempo, John Berry Direktur JBS Australia, salah satu eksportir produk daging yang cukup besar di Australia mengatakan, model sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke Indonesia saat ini tidak memudahkan perusahaan. Model tersebut katanya tidak membuka peluang untuk ekspor yang lebih besar.
Tak hanya itu, Tempo juga mengabarkan jika Ketua Halal Certification Authority yang berbasis di Sydney, Mohamed El-Mouelhy, menuturkan bahwa siapa saja yang ingin mendapatkan lisensi itu harus membayar sejumlah uang ke MUI. Tak hanya membayar “donasi”, para pengusaha halal ini juga wajib membiayai perjalanan sejumlah pejabat MUI dan rombongan mereka ke Australia.
Selain mengabarkan berita tendesius tersebut di Majalah edisi pekan ini, Tempo juga mengabarkan soal kehalalan produk olahan makanan itu di websitenya dengan judul “Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia” dan “Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal”. [Khalid]
0 komentar:
Post a Comment