Utusan Khusus PBB untuk Libya, Martin Kobler, menekankan bahwa pensiunan Mayor Jenderal Khalifah Haftar masih menjadi bagian proses politik di negara itu. Pelanggaran yang dilakukan pasukannya tidak mempengaruhi posisinya bagi Libya.
“Apa yang terjadi di medan pertempuran Libya itu perkara tersendiri dan proses politik masalah lain,” kata Kobler dalam wawancara dengan Al-Jazeera, Kamis (23/03).
Dia melanjutkan bahwa tangan PBB menjangkau “seluruh pihak di Libya”. Semunya harus bekerja bersama-sama.
Kobler kembali menekankan bahwa kesepakatan politik di Libya sudah disepakati di atas meja. Adapun masalah penyelidikan tentang dugaan kejahatan perang itu masalah lain. Dia menekankan seluruh pihak harus menghormati undang-undang kemanusiaan di Libya.
PBB sendiri, imbuhnya, melihat sejumlah pelanggaran di kota Benghazi dan Libya barat. Menurutnya, kejahatan seperti ini harus diselesaikan menurut undang-undang internasional.
Pasukan Haftar dilaporkan melakukan pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan dalam pertempuran memerangi pejuang Islamis di Benghazi. Yang terbaru, anak buah Haftar menggali kembali jasad sejumlah pejuang dan memutilasinya.
Laporan lainnya menyebutkan terjadi praktik perkosaan tersetruktur oleh pasukan Haftar. Warga sipil juga tidak luput dari sasaran mereka.
Haftar sendiri telah menolak dan memerangi Pemerintah Rekonsiliasi Nasional, yang diakui PBB. Dukungan dari asing dan menguasai mayoritas kekuatan militer era Muammar Gaddafi, membuat Haftar paling kuat di Libya dari sisi pasukan.
0 komentar:
Post a Comment