Flotilla Malaysia yang akan membawa bantuan kemanusiaan kepada Muslim Rohingya mungkin akan dipaksa kembali jika masuk ke perairan Myanmar jika masuk tanpa ijin.
Majalah online Irrawadi melaporkan bahwa kantor kepresidenan Myanmar memperingatkan LSM Malaysia tidak secara senagaja memanasi kekerasan yang tengah berlangsung di negara bagian barat Muanmar serta menekankan untuk “tidak mengeksploitasi agama untuk tujuan politik”.
“Hal pertaam jangan mengeksploitasi agama. Kedua menghormati pemerintah. Ketiga, mengkaji kembali tujuan sebenarnya dari rencana ini, ” kata juru bicara presiden Zaw Htay.
“Jika mereka melakukannya tanpa persetujuan dari otoritas Myanmar, maka kesalahan pada mereka, bukan kami,” ujarnya, seraya menambahkan sejauh ini belum menerima permintaan resmi adanya kapal yang akan masuk perairan Myanmar.
Badan Konsultasi Organisasi Islam Malaysia (MAPIM), koalisi organisasi non pemerintah telah mengorganisir pengapalan beras, bantuan obat dan pasukan kebutuhan lainnya bagi komunitas minoritas Muslim di wilayah distrik Maungdaw di Rakhine.
Sekjen MAPIM, Zulhanis Zainol mengatakan bahwa flotilla Malaysia kemungkinan akan menghadapi 3 skenario pada saat kedatangannya: diijinkan menyerahkan bantuan, dipaksa kembali atau diserang militer Myanmar.
“Akses ke wilayah terdampak sepenuhnya dilarang. Ini seperti dengan Gaza sebagai korban yang menghadapi serangan militer dan penutupan perbatasan negara tetangga,” ungkap Zainol.
“Kami ingin membawa pesan perdamaian dengan flotilla. Ini bukan isu agama, namun kemanusiaan.”
Jumat, deputi presiden MAPIM mengatakan bahwa keputusan mengirim flotilla dilakukan setelah pemerintah Myanmar setuju secara prinsip dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN untuk membuka perbatasan atas konvoi semacam itu.
“Ini adalah alasan dibalik peluncuran flotilla. Flotilla akan diluncurkan bulan depan dan akan kembali setelah dua pekan. Tidak ada jadwal baku pelaksanaannya, namun LSM ini akan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber dayanya,” ungkap Zulkifly Ibrahim.
Dia mengatakan sekitar 200 orang akan bergabung dalam perjalanan dari Malaysia yang terdiri dari para petugas medis, pemuka agama, politisi dan media, namun misi ini masih menghadapi “tantangan yang tak terlihat”.
Ketika ditanya bagaimana jika flotilla menghadapi konfrontasi fisik, Ibrahim mengatakan bahwa keputusan tersebut belum dibuat.
“Banyak hal dapat berubah saat ini hingga jadwal keberangkatan,” katanya.
Dalam operasi militer ini, para jurnalis dan badan bantuan dilarang masuk dan setidaknya 93 orang -17 polisi dan 76 orang “yang dituduh penyerang” (termasuk 6 orang selama interogasi) tewas dan 600 orang lainya ditahan karena dituduh terlibat dalam serangan 9 Oktober.
3 Muslim dibunuh karena dituduh sebagai kaki tangan aparat keamanan.
Sementara kelompok advokasi Rohingya mengklaim sekitar 400 orang tewas dalam operasi militer Myanmar, apara wanita diperkosa dan desa-desa penduduk Muslim dijarah dan dibakar. PBB sendiri menyebut Rohingya sebagai kelompok etnik yang paling menderita di dunia karena aksi kejahatan junta militer Rohingya.
Malaysia mengkritik keras pemerintah dan militer Myanmar atas kekerasan yang terjadi. PM Najib Razak dan kabinetnya menyebutnya sebagai aksi genosida dan pembersihan etnik.
Indonesia sendiri bersedia membantu Myanmar menyelesaikan konflik yang tengah terjadi antara komunitas Buddha dan Musim di negara bagian Rakhine yang miskin, yang melihatnya sebagai akar masalah.
Zaw Htay mengatakan bahwa MAPIM jika ingin mendukung komunitas Muslim di wilayah itu harus mencontoh Indonesia.
DIa menggarisbawahi bahwa Jakarta sedang bekerja sama dengan pemerintah Myanmar untuk mengirim beras kepada komunitas Buddha dan Muslim di Maungdaw dan pemerintah juga bekerjasama dengan badan-badan bantuan PBB, LSM internasional dan pemerintah setempat untuk menangani wilayah yang terdampak.
Zaw Htay mengatakan jika flottila masih sama seperti asalnya, maka kapal tersebut akan diminta kembali ke Malaysia atau dipaksa kembali dengan paksa.
Rakhine bergolak karena perpecahan etnik dan agama sejak pertengahan 2012, setelah kerusuhan komunal pecah antara etnik Buddha dan Muslim Rohingya.
Kekerasan ini menyebabkan 100 orang tewas dan 100 ribu Muslim Rohingya terusir dari kampung halamannya. Lebih dari 2500 rumah dihancurkan, kebanyakannya Muslim Rohingya.
Minoritas Muslim Rohingya juga menderita diskriminasi lainnya karena tidak diperbolehkan mengikuti pemilu 2014 karena dianggap bukan bagian dari penduduk Myanmar.Partai Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilu tersebut.
Suu Kyi yang memenangkan hadiah nobel perdamaian ini dianggap komunitas internasional tidak peduli dengan penderitaan Muslim Rohingya. Dia mengatakan bahwa isu di Rakhine adalah problem ekonomi, bukan politik sehingga dia meminta intervensi masyarakat internasional ditengah kampanye anti Muslim dari kalangan nasionalis yang juga pendukung partainya.
MAPIM menyebut dirinya di Facebook sebagai media untuk mengordinasikan dan memfasilitasi upaya untuk memperbaiki efektifitas organisasi Islam dalam “upayanya untuk membangun masyarakat Islam yang “khairu ummah”.
0 komentar:
Post a Comment