Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mendesak Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi untuk mencabut kebijakan bebas visa. Hal ini terkait dengan banyaknya tenaga kerja ilegal masuk ke Indonesia, termasuk Cina.
"Ada satu hal yang sangat mendesak supaya kebijakan bebas visa itu segera bukan ditinjau ulang tapi langsung dicabut," ujarnya kepada wartawan usai acara pelantikan dan pelatihan DPD dan DPC PAN se-Kabupaten Bandung di Pangalengan akhir pekan ini.
Alasan kebijakan tersebut harus dicabut menurutnya, Indonesia tidak cukup mempunyai tenaga intelijen dan imigrasi yang melakukan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Kebanyakan berasal dari daratan Cina.
Ia pun mempertanyakan keberadaan orang asing asal Cina yang datang ke Indonesia. Sebab, jika mereka turis maka semestinya datang ke daerah-daerah wisata seperti Bandung, Bali ataupun Yogya. Namun faktanya mereka banyak masuk ke hutan dan pulau-pulau kecil.
Amin mencurigai orang asing asal Cina yang datang ke Indonesia dan masuk ke wilayah hutan dan pulau kecil patut dicurigai adalah serdadu Cina. Mereka akan membuat konsep Lebensraum di Indonesia yaitu melebarkan sayap agar negara tetangga bisa dikuasai secara perlahan.
"Karena itu saya kepada Jokowi memberikan masukan segera cabut kebijakan bebas visa agar supaya untuk kepentingan dia sendiri," ungkapnya.
Sebab, jika rakyat sudah resah maka pelan-pelan legitimasi Jokowi akan menipis. Dan resikonya adalah tidak akan dipercaya lagi oleh rakyat.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan harus ada tindakan lebih lanjut terkait kebijakan bebas visa terhadap warga negara asing, tidak hanya terhadap Cina tetapi juga negara lainnya.
"Bukan dievaluasi tapi dicabut kebijakan itu. Setelah dicabut baru dievaluasi," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (19/12).
Sebelumnya empat petani Cina menanam cabai ilegal di Bogor, Jawa Barat. Menurut Badan Karantina cabai tersebut mengandung bakter berbahaya untuk tanaman lain.
Nasir Djamil berpendapat kebijakan bebas visa yang saat ini diberlakukan di Indonesia tidak diikuti kesiapan aparatur dalam menghadapi dan menyeleksi warga asing yang masuk ke Indonesia.
"Dalam waktu sebulan dievaluasi sekaligus diterbitkan kebijakan baru yang mampu menjaga kedaulatan dan martabat Republik ini," ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
0 komentar:
Post a Comment