Presiden Iran Hassan Rouhani sedang berada di bawah tekanan atas tuduhan korupsi. Penasihat khusus dan saudaranya, Hossein Fereydoun, dituduh melakukan transaksi bisnis yang mencurigakan.
Menurut laporan pada tanggal 31 Agustus, kepala keuangan dari Kementerian Pendidikan Iran ditangkap bersama istri dan anaknya. Komisi yang didominasi konservatif terhadap korupsi menyatakan bahwa setara sebesar 200 juta euro (US $ 223 juta) dana telah disalahgunakan.
Situs-situs yang prokelompok konservatif Iran telah melayangkan berita itu. Selama berbulan-bulan, mereka telah melaporkan secara rinci tentang kasus korupsi yang berkaitan dengan politisi di pemerintahan yang berorientasi pada Presiden Hassan Rouhani ini.
Rupanya, uang dalam jumlah besar telah disalahgunakan sejak sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut setelah kesepakatan nuklir internasional musim panas lalu.
“Pengungkapan tersebut selalu dikaitkan dengan konflik antara pusat-pusat kekuasaan di Iran,” ungkap wartawan Iran Taghi Rahmani. Demikian sebagaimana dilansir dari DW, Ahad, (4/9/2016).
“Tidak ada lembaga independen yang dapat memantau lembaga pemerintah dan administrasi. Bahkan media tidak independen, dan yudikatif tidak pula,” tambahnya.
Rahmani menghabiskan 15 tahun hidupnya di balik jeruji besi di Iran dan sekarang tinggal di pengasingan di Paris. Menurutnya, laporan terkini tentang kasus korupsi merupakan bagian dari kampanye yang luas terhadap Rouhani.
Sekarang tuduhan korupsi telah melibatkan presiden sendiri. Adiknya, Hossein Fereydoun, juga seorang politisi, telah terlibat dalam urusan bisnis mencurigakan. Menurut sumber-sumber media yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, Fereydoun rupanya mendirikan sebuah kantor penukaran uang di tahun-tahun akhir masa mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Fereydoun dikatakan mendapat keuntungan dari fluktuasi mata uang yang kuat setelah Iran mendapatkan sanksi.
Sebagai penasihat khusus untuk kakaknya, Fereydoun telah diberikan banyak pengaruh pada keputusan penting di Kementerian Keuangan. Menteri Urusan Ekonomi Ali Tayebnia juga dipanggil untuk mengklarifikasi soal itu di parlemen. “Jika kita tidak puas dengan jawabannya, kami akan mengundang presiden,” kata anggota parlemen pada akhir Agustus. “Presiden bertanggung jawab atas tindakan saudaranya.”
Sumber : DW
0 komentar:
Post a Comment