Berbagai alasan disampaikan kota-kota pesisir di Perancis untuk menerapkan larangan burkini. Namun, alasan-alasan itu dianggap dibuat-buat dan dimentahkan oleh badan HAM PBB yang mengecam larangan tersebut.
Salah satu alasan kota Perancis melarang burkini adalah untuk mencegah ekstremisme beragama yang bisa memicu tindak terorisme.
Negara ini memang tengah waspada menyusul berbagai serangan teroris yang menewaskan ratusan orang.
Rupert Colville, juru bicara Komisi Tinggi HAM PBB, UNHCHR, menilai alasan keamanan tidak bisa diterima.
Menurutnya, pelarangan pakaian renang wanita yang menutup seluruh tubuh itu merupakan pelanggaran kebebasan asasi dan justru memicu ancaman keamanan.
"Peraturan ini tidak akan meningkatkan situasi keamanan, tapi malah menyebabkan intoleransi beragama dan stigmatisasi Muslim di Perancis, terutama wanita", kata Colville.
"Dengan memicu polarisasi antara komunitas, larangan pakaian ini hanya akan meningkatkan ketegangan dan merusak upaya perlawanan dan pencegahan kekerasan ekstremisme", lanjutnya, dikutip CNN Indonesia dari The Independent, Rabu (31/8).
Alasan lainnya yang dikemukakan kota pelarang burkini adalah soal kebersihan serta bisa memicu reaksi keras dari masyarakat.
Colville membantah alasan ini dengan mengatakan bahwa wanita pemakai burkini tidak bisa disalahkan atas kekerasan atau reaksi buruk warga terhadap mereka.
"Setiap bentuk kekhawatiran atas ketertiban umum seharusnya dialamatkan kepada mereka yang memicu kebencian atau yang bereaksi dengan kekerasan, bukannya wanita yang hanya ingin berjalan di pantai atau berenang dengan pakaian yang mereka anggap nyaman", ujarnya.
"Mereka juga tidak bisa mengklaim larangan pakaian ini perlu dilakukan demi kebersihan atau kesehatan publik", jelas Colville lagi.
Ia juga mementahkan argumen para pendukungan larangan burkini yang mengatakan peraturan ini diterapkan demi kesetaraan gender dengan melawan pakaian yang membatasi kebebasan wanita.
Menurut Colville lagi, peraturan yang "mempermalukan dan merendahkan" tidak akan bisa menegakkan kebebasan.
Colville menyerukan seluruh hotel tepi pantai di Perancis agar mematuhi keputusan pengadilan tinggi negara itu yang yang mengatakan larangan burkini tidak sesuai dengan konstitusi.
Larangan penggunaan pakaian renang Muslimah Eropa yang biasa disebut 'burkini', telah memicu penentangan berbagai pihak dan perdebatan.
Salah satu pejabat kota dari kelompok sayap kanan, beralasan burkini bertentangan dengan "nilai Perancis", sehingga siapapun harus mematuhi nilai tersebut jika ingin ada di negeri itu. Ia menganalogikannya dengan larangan bikini di Arab Saudi.
Sementara komunitas Islam Perancis memandang sikap tersebut sebagai bentuk Islamofobia dan alasan mengada-ada untuk mencari muka di hadapan para pendukungnya.
Burkini sendiri sebenarnya belum sesuai dengan standar berpakaian bagi Muslimah, namun demikian telah menimbulkan reaksi alergi kalangan anti Islam di Eropa, yang menilainya sebagai "wajah politik" syariat di pantai-pantai mereka. (CNN Indonesia/rslh)
0 komentar:
Post a Comment