Turki mengatakan "menolak" klaim AS bahwa pihaknya telah menyetujui gencatan senjata dengan milisi Kurdi di wilayah Suriah utara.
"Kami tidak menerima dalam kondisi apapun ... (tentang) suatu kompromi atau gencatan senjata yang dicapai antara Turki dan elemen Kurdi", kata Menteri urusan Uni Eropa, Omer Celik kepada Anadolu Agency, seperti dikutip France24, Rabu (31/8).
"Republik Turki adalah negara berdaulat, negara yang sah (diakui)", lanjutnya.
Sebelumnya, Ankara menuntut komitmen AS terkait tidak akan ada unsur milisi PYD/YPG di sebelah barat garis sungai Efrat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, pada hari Selasa.
"Kami sedang menantikan realisasi komitmen komitmen AS yang diberikan kepada kami, bahwa tidak akan ada unsur PYD/YPG di sisi barat Efrat setelah operasi Manbij", kata Tanju Bilgic dalam sebuah pernyataan.
Rabu (24/8) pekan lalu, Turki bersama pejuang Suriah meluncurkan operasi 'Euphrate Shield, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan menghilangkan ancaman teror di sepanjang perbatasan.
Ankara mengerahkan tank, jet tempur serta pasukan khususnya untuk mendukung FSA memukul ISIS di kota Jarablus yang dilanjutkan dengan menyerang SDF yang didominasi YPG ke arah Manbij.
Bilgic menegaskan, operasi militer akan berlanjut hingga ancaman terorisme di wilayah itu mencapai tingkat terkecil yang tidak akan "mengganggu" warga Turki.
Selain ISIS, Turki juga memandang YPG, yang tergabung dalam SDF dukungan AS, sebagai ancaman, karena dianggap berafiliasi dengan kelompok militan Kurdi PKK di wilayah Turki. (Anadolu Agency/France24)
0 komentar:
Post a Comment