JAKARTA – PDI Perjuangan kini tengah mengkaji kemungkinan presiden terpilih Joko Widodo menaikkan BBM bersubsidi guna menekan beban APBN akibat subsidi.
Penolakan Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM dalam pertemuan dengan Jokowi, Raby (27/08/2014) tadi malam di Bali, seolah-olah PDIP sedang diberi pelajaran bahwa selama ini PDIP selalu menolak kebijakan kenaikan BBM dengan mengatasnamakan kepentingan wong cilik.
Sikap menolak SBY sama saja memberikan kesempatan kepada Jokowi, ikon wong cilik untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang diyakini bakal mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Kamis (28/08/2014) mengataka, ini memberikan pelajaran kepada partai politik di DPR RI, khususnya PDIP.
“Waktu Pak SBY dulu mau naikkan harga BBM, diprotes partai, termasuk PDI Perjuangan yang paling keras bersuara. Alasannya membela wong cilik. Nah kalau sekarang, bagaimana parpol wong cilik ini akan menjelaskan ke massa wong ciliknya,” sindir Mubarok.
PDIP, kini disadarkan dengan kenyataan bahwa menaikkan harga BBM merupakan tuntutan dan tak tidak bisa ditolak.
“Ini pelajaran bagi PDI Perjuangan, dia butuh dukungan dari Parlemen. Dan ini akan sulit dengan solidnya Koalisi Merah Putih di sana,” pungkas Mubarok.(jurnal3)
katanya bela wong cilik?
ReplyDeleteakan qt lihat perubhan ke dpan
ReplyDeletemenuju indonesia lebih baek
tuntutan adlh tuntutan, dg smkin mahalnya bbm, mka org2 yg punya kendaraan pribdi akan beralih,,,
apalgi yg punya kendaraan boros dan berpolusi
dg kbijakn ini, sangat memungkinkan indonesia bisa mengurangi polusi
sehingga indonesia akn jauh lbh sehat
Alibi. Tidak usah mengalihkan permasalahan APBN dengan Go Green. Untuk mengurangi tingkat polusi di negara ini bisa dengan cara menetapkan pajak yang mahal bagi pemilik kendaraan pribadi lebih dari 1, contoh negara tetangga yang menerapkan kebijakan sprt itu akhirnya banyak yang beralih menggunakan sepeda (Go Green). Jadi jangan kait2kan deh antara APBN dengan konsep Go Green.
ReplyDelete