Oleh : Ahmad Dzakirin
Pada awalnya, saya khawatir jika Presiden Abdullah Gul menjadi titik lemah dalam konsolidasi politik AKP. Ini bukan berarti jika tidak ada kelemahan pada diri Erdogan. Predikat ‘strong man’ dan konsentrasi kekuasaan pada diri Erdogan menjadi titik lemah berikutnya bagi AKP.
Berulang kali, kelompok Gulenis dan oposisi sekuler menyerukan Abdullah Gul bangkit melawan ‘otoritarianisme’ Erdogan lewat otoritas konstitusional yang dimilikinya. Ini tentunya akan menjadi blunder bagi kekuatan Islamis di Turki, karena Abdullah Gul adalah tokoh penting dan figur kedua yang berpengaruh di jajaran AKP. Namun yang cukup melegakan, Gul menolak provokasi ini. Dengan santun mengatakan, “Apakah ada tugas konstitusional yang saya tidak jalankan?”
Selanjutnya, dalam rangkaian kunjungan di Hungaria, Abdullah Gul mengisyaratkan akan segera meratifikasi UU internet yang ditolak kalangan sekuler, Gulenis dan Uni Eropa. Sebagai bagian proses demokratis, sebaliknya Gul menyarankan kalangan yang berkeberatan mengajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi.
“Tidak ada demokrasi yang memberikan kebebasan total dalam penggunaan internet. Apa saja yang menjadi kejahatan dalam kehidupan riil juga menjadi kejahatan dalam dunia virtual. Apa yang menjadi masalah dengan regulasi internet? Padahal, anda dapat menjangkau kejahatan dalam kehidupan yang nyata, namun sulit di internet. Tindakan seimbang dibutuhkan untuk menjaga kebebasan namun juga tidak menyediakan tempat bagi para kriminal. Kehormatan manusia berada diatas segalanya. Ada banyak hal baik dalam UU ini yang bertujuan melindungi kehormatan manusia. Namun, kita akan terus menyelesaikan beberapa permasalahan yang tersisa, termasuk perbaikan draft ”
Meskipun mengkritisi beberapa poin RUU, termasuk HKSY (dewan tertinggi Hakim dan Jaksa), Namun Gul menegaskan sikapnya mendukung Erdogan dalam konfliknya dengan kelompok Hizmet.
“Saya tegaskan disini, negara tidak akan menoleransi para pegawainya lebih memilih loyal kepada actor non negara dan pihak non-konstitusional. Pemerintah boleh saja salah dan membuat kebijakan yang salah. Silahkan meluruskan hal yang salah namun harus dalam kerangka demokrasi. Pegawai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri hanya karena menganggap pemerintah tidak benar. Ini tidak boleh terjadi. Pelurusan politik dapat dilakukan. Kritik dapat dilakukan lewat media namun tidak boleh ada insubordinasi dalam negara. Jika ini terjadi, maka mereka dapat ditindak melalui proses hukum. Tidak ada cara lain.”
Gul selanjutnya memperingatkan bahwa tindakan insubordinasi sebagian intitusi negara hanya akan mengundang pihak intelejen asing memanfaatkan kemelut itu bagi kepentingan mereka.
“Kisah legenda Yunani, tentang tumit Achilles (dibalik kekuatan terdapat kelemahan) akan terjadi di Turki,” tukasnya.
Insya Allah, Abdullah Gul telah mengambil satu pilihan benar bagi masa depan Turki dan dunia Islam.
0 komentar:
Post a Comment