Sejak reformasi bergulir tahun 1998 maka puluhan partai baru bermunculan mendobrak kemapanan tiga partai yang diperbolehkan semasa rezim Suharto berkuasa. Berbagai ideologi diusung oleh berbagai pertai tersebut. Meskipun demikian pada dasarnya hanya ada dua ideologi yang diusung yaitu ideologi nasionalisme atau agama.
Meskipun bukan mainstream dan bukan pemenang pemilu tapi terbukti bahwa kelompok partai agama bisa membuat sejarah yaitu menjadi motor poros tengah pada pemilu tahun 1999 yang mendudukkan Gus Dur sebagai Presiden dengan mempecundangi PDIP yang sudah merasa diatas angin sebagai partai pemenang pemilu tahun 1999.
Seiring berjalan waktu dimana sistem pemilu berubah, partai-partai agama kerap berkoalisi dengan partai-partai nasionalis terutama untuk memperebutkan posisi kepala daerah. Koalisi pelangi ini membuat identitas semakin kabur antara partai nasionalis dan partai agama. Ada calon partai agama yang didukung oleh partai Nasionalis seperti gubernur Jabar dan ada calon partai Nasionalis yang juga didukung partai agama. Selain itu partai Nasionalis juga membuat organisasi underbow untuk merangkul kelompok agama tertentu, seperti yang dilakukan oleh PDIP dengan mendirikan ormas Baitul Muslimin ataupun Golkar yang memiliki ormas untuk merangkul umat Islam seperti Yayasan Karya Islamiyah.
Partai agama sebenarnya bukan hal yang negatif. Nasionalisme itu sendiri adalah suatu ideologi dan jika ideologi nasionalisme diperbolehkan, kenapa ideologi agama tidak juga diperbolehkan. Partai yang sekarang berkuasa di Jerman adalah CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) yang artinya Partai Persatuan Demokrat Kristen. Di Turki partai yang sekarang berkuasa adalah AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) alias partai Keadilan dan Pembangunan, yang meskipun tidak menggunakan nama agama tapi programnya jelas membawa agenda agama. Partai berideologi agama tidak menjadi masalah asalkan program partainya untuk kepentingan semua spektrum agama yang ada.
Ketika ada pekerja yang dikeluarkan karena menggunakan busana muslim maka partai Islam juga turun untuk melakukan advokasi, demikian halnya pula ketika ada seorang pekerja penganut advent yang tidak disediakan makanan non daging pada hari tertentu maka partai Islam juga turun untuk melakukan advokasi sehingga terlihat bahwa partai agama ini tidak hanya mewakili kepentingan satu agama tertentu.
Jika partai agama akan dibatasi, itu sama saja dengan melanggar prinsip dasar demokrasi yaitu menyerahkan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul dengan menggunakan atribut apa saja, baik karena kesamaan agama, kesamaan minat, kesamaan fisik dan ras, selama tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok lain.(shalahuddinaahmad/kompasiana/muslimina)
0 komentar:
Post a Comment