.jpg)
Namun akhirnya perjuangan tersebut harus diulang kembali dari nol. Itu artinya Mesir berjalan mundur dan mencoba mengulangi dari langkah pertama. Langkah yang sama ketika mereka membangun negara demokrasi pasca runtuhnya rezim Mubarak.
Tahun 2012-2013 adalah ujian yang sangat berat bagi Mesir menuju negara berdaulat dari masa kelam menuju masa depan gilang gemilang. Masa kehidupan demokrasi yang bebas dari tekanan militer dan intervensi asing.
Cerita berawal tahun 2012, seolah Mesir kembali dari titik 'nol untuk memulai masa transisi demokrasi yang dipimpin langsung oleh Marsekal HuseinThantawi, Pimpinan Dewan Militer (SCAF) waktu itu. Sebagai penyelenggara negara SCAF pun melaksananakan tugasnya. SetelahSCAF sukses menggelar pesta demokrasi pemilu Majlis Shaab dan Majlis Shoura.
Selanjutnya rakyat Mesir menuntut agar segera diadakan pemilihan presiden dan menuntut Dewan Militer yang dipimpin oleh Husein Thantawi agar segera mengalihkan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil paling lambat 30 Juni 2012. SCAF pada waktu itu satu-satunya pemegang manat rakyat yang legal secara konstitusional dan representasi 'presiden” setelah lengsernya Mubarak. Seluruh kekuasaan di tangan Dewan Militer selama presiden Mesir baru belum terpilih. Pemilihan yang akan diadakan melalui pemilu yang bersih, transparan dan adil.
Kini nampaknya kejadian sebelum Presiden Mursi diangkat kembali terulang. Seperti yang terjadi ketika SCAF mengambil alih kekuasaan negara setelah melengserkan presiden Mubarak atas tuntutan rakyat. Tidak heran jika SCAF memegang peranan yang sangat penting dalam eskalasi politikMesir. Karena seperti yang kita ketahui, dari segi kuantitas militer Mesir saat ini menduduki peringkat ke-7 di dunia dan terbesar di Afrika. Sehingga kekuatan ini dianggap mampu memegang kunci perubahan politik Mesir saat ini.
Awal Kemarahan Militer
Kemarahan SCAF terlihat jelas ketika DPR menunjuk Komisi Hukumdan Perundang-undangan yang diketuai oleh Consellor Mahmud Khudlori. Ia membuat rancangan UU “Isolasi Politik” secara marathon dan hasilnya, RUU ini ditetapkan menjadi UU yang harus dilaksanakan.
UU "IsolasiPolitik" ini harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan tertinggi di Mesir. Hal ini membuat sisa rezim Mubarak semakin geram. UU Isolasi Politik ini berisi tentang larangan bagi status quo -khususnya para petinggi dan pimpinan Partai Demokrat (NDP) dan orang-orang yang berfiliasai dengan Partai Demokrat tidak dibolehkan kembali memimpin Mesir, termasuk menduduki posisi Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri, Gubernur, dll selama 10 tahun, terhitung sejak 11 Februari 2011. Adapun 'otak' dari ide isolasi politik ini adalah mayoritas anggota Majelis Shaab (DPR) yang pada waktu itu didominasi oleh fraksi Islamis termasuk anggota FJP dan Ikhwan.
Kondisi pada masa transisi dibawah pimpinan Marsekal Thantawi tidak jauh berbeda dengan kudeta militer Rabu malam (3/7). Sebetulnya sejak lengsernya Mubarak, SCAF masih tidak rela untuk menyerahkan kekuasaan ke sipil. Karena akan berdampak 'todak baik' pada beberapa kepentingan.
Bagaimana Dengan Ikhwanul Muslimin?
Jika melihat bagaimana sikap Jamaah Ikhwanul Muslimin (IM) terhadap militer, pasca revolusi 25 Januari 2011 tidak pernah terbersit oleh mereka untuk 'berseteru' dengan DewanMiliter. Justru IM sangat menghormati posisi militer sebagai penanggungjawab stabilitas keamanan negara. Karena seperti yang dijanjikan, militer akan membawa masa transisi ini dengan damai dan menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Tapi IM mulai jengkel ketika SCAF terlihat 'bermain-main' dengan mengulur-ulur pelaksanaan pemilu. Terlihat marah ketika SCAF tiba-tiba 'mengkudeta' presiden' yang namanya masih ada di bilik-bilik suara. Tanthawi mengeluarkan Dekrit Penyempurna yang membatasi kewenangan presiden dan pengambil kebijakan tertinggi itu adalah militer. Artinya presiden hanya sebagai formalitas, siapapun nanti yang akan menjadi presiden baik Mursi atau Syafik. IM dan kubu revolusi menolak. Hingga Mursi beberapa bulan kemudian membatalkan dekrit ini sekaligus mencopot Marsekal Thantawi dan beberapa pejabat militer lainnya.
Setelah Mursi dinyatakan menang, militer memang menyerahkan tapi hanya selama waktu 1 tahun. Apakah kedepan militer akan mengembalikannya kepada sipil tanpa intervensi sedikitpun..? Hal itu masih menjadi teka-teki.
Pengamat mengemukakan bahwa selama 1 tahun pemerintahan Mursi belum bisa 'menguasai' militer dan kepolisian yang merupakan simbol kekuatan negara. Oleh karena itu, melihat kondisi yang telah melanda mereka, sepertinya masa-masa 'bulan madu' IM dan militer telah sirna karena mereka merasa dizalimi. Kedepan IM akan terus melakukan aksi-aksi sejuta massa untuk 'menghukum' dewan militer.
Ada kesan kurang bersahabat yang ditunjukkan militer kepada IM. Sinyal tersebut dapat dilihat dari pernyataan SCAF melalui As-Sisi yang dengan terang-terangan memberikan pesan khusus kepada IM dan pendukungnya bahwa militer adalah milik rakyat, bukan milik jamaah atau kelompok tertentu. Padahal IM dan pendukung juga merupakan bagian dari rakyatMesir.
Ada analisa yang menyebutkan bahwa kudeta ini merupakan aksi balasan SCAF setelah Morsi mencopot Marsekal Husein Thantawi dan Letjen Samih Annan. SCAF tidak rela ini terulang lagi.
Berikut adalah jejak rekam perjalanan IM dan Militer terselama 490 hari sejak 15 Februari 2011 hingga 27 April 2012. Jejak rekam ini dimulai ketika SCAF dipimpin oleh Marsekal Husein Thantawi, menjelang pilpres 2012 di Mesir.
-15 Februari 2011: Dewan Militer (SCAF) membentuk Komisi Amandemen Konstitusi, merekrut tokoh konstitusi dari IM dan kelompok Islamis
-27 Mei 2011: IM memboikot aksi demo sejuta massa "Revolusi Jilid II" karena dinilai aksi ini "melawan" Dewan Militer
-20 November 2011: IM mengecam insiden Musthafa Mahmud yang terjadi 6 hari sebelum hari H pemilu legislatif sebagai upaya menggagalkan pemilu
-29 Juli 2011: Jumat sejuta massa yang dipimpin IM dan kekuatan islam mulai menekan Dewan Militer
- 20 Maret 2012: Hasil referendum amandemen konstitusi keluar dan memuaskan pihak IM dan kelompok Islam
-18 November 2011: Aksi sejuta umat menolak Konstitusi "Silmy" dan melengserkan Dewan Militer
-19 Maret 2012: Parlemen Mesir mulai memutuskan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet Ganzoury, namun Militer membela Ganzoury
-20-27 April 2012: IM terus melakukan aksi demo sejuta massa menolak pencalonan Umar Sulaiman (status quo) dan ingin melengserkan militer
Militer dan Mursi; 'Kudeta dan Kudeta Balasan'
-Menjelang pemilu putaran 2 selesai dan desa-desus kemenangan Mursi makin kuat, Militer keluarkan Dekrit Penyempurna. 'Kudeta Politik' pertama yang membatasi wewenang presiden. IM geram.
-12 Agustus 2012, giliran Mursi kudeta miiter. Mursi batalkan dekrit penyempurna dan mencopot beberapa petinggi militer; Thantawi digantikan oleh As-Sisi dan Samy Anan digantikan oleh Shidqi Subhi.
-Sejak awal terpilihnya Mursi, pihak oposisi yang dipimpin oleh Front Penyelamat Nasional (NSF) tidak ingin SCAF berada dibawah kendali Maktab Irsyad (IM) dan kelompok Islamis
-Pernyataan As-Sisi dalam Konpres 1 Juli itu sama sekali tidak ada koordinasi dengan Morsi. Dari sinilah mulai pembangkangan militer itu
-Namun skenario yang tidak bisa dielakkan juga adalah akan terjadi kudeta perwira menengah militer yang pro Morsi terhadap As-Sisi
-Bahkan setelah kudeta ini, beberapa propinsi siap melepaskan diri dari Mesir. Ini peringatan pertama dari rakyat sipil
-Setelah penangkapan para qiyadah (pimpinan) IM dan presiden FJP, entah skenario apalagi yang akan terjadi. Bisa jadi IM dan FJP akan dibubarkan paksa, atau akan ada kudeta balasan.(sinaimesir)
0 komentar:
Post a Comment