Rencana Group Lippo yang akan membangun kota ‘Jakarta Baru’ bernama Meikarta di Cikarang mendapat respon negatif dari warga Kabupaten Bekasi. Kota baru yang disebut-sebut akan menjadi kota termegah dan terlengkap di Asia Tenggara ini dinilai akan menggusur perlahan penduduk asli Kabupaten Bekasi dan hanya akan menjadi hunian masyarakat kelas atas yang berkantong tebal.
“Ah itu sih hanya mimpi yang tak terbeli. Apa manfaatnya untuk warga Kabupaten Bekasi kalau membangun kota hanya untuk kalangan berduit. Yang pasti mah orang Bekasi akan semakin terpinggirkan.” kata Sarno (32), warga Cikarang Selatan.
“Lagi-lagi orang Bekasi hanya akan menjadi penonton dan yang pasti identitas Bekasi akan semakin hilang,” ujar Iwan (28), warga Cikarang Kota.
“Seharusnya pemerintah daerah, baik kabupaten maupun propinsi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan ijin. Jangan karena pemodal besar apapun bisa dibangun di Kabupaten Bekasi,” kata Hendri (30), seorang karyawan warga Cibarusah.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengkritik keras langkah Lippo Group yang akan memasarkan proyek Meikarta, pembangunan kota baru berskala internasional di Cikarang, Bekasi tersebut.
Seperti dilansir Bandung Bisnis.Com, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan pihaknya terkejut dengan Lippo Group yang tiba-tiba sudah mengumumkan rencana membangun mega proyek dengan nilai investasi Rp278 triliun tersebut.
Menurutnya Meikarta ditawarkan ke publik sebelum Lippo mengurus perizinan ke provinsi. “Belum ada (kabar) izin, kok sudah diumumkan saja,” katanya seperti dilansir Bisnis.com di Bandung, Selasa (9/5/2017).
Dia menilai langkah Lippo Group yang melaunching mega prooyek tersebut merupakan bentuk arogansi karena tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.
“Hati-hati Lippo, jangan seenaknya. Ini seperti mendirikan negara di dalam negara saja,” tegasnya.
Menurutnya karena pihak Lippo sudah mengumumkan, Pemprov Jabar sudah mengirimkan tim untuk mendapatkan informasi mendetil terkait proyek yang akan berdiri di lahan seluas 500 hektare tersebut.
Deddy mengaku tim terpaksa menjemput bola karena tidak ada koordinasi apapun yang dilakukan oleh Lippo. “Tim sudah ke sana untuk mencari tahu apa itu Meikarta, lokasinya di mana, termasuk perizinannya,” ujarnya.
Sejumlah alasan dibeberkan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar terkait keberatannya pada proyek Meikarta yang digagas Lippo Group.
Pihaknya keberatan karena Meikarta seperti diumumkan pada publik tak hanya berupa kawasan perumahan dan perkantoran, namun terhubung dengan banyak proyek moda transportasi dan kawasan industri.
“Jabar punya Perda tentang kawasan metropolitan Bodebekarpur, ini tidak ada koordinasi, dimana lokasinya,” katanya pada bisnis, Rabu (10/5/2017).
Membangun sebuah kota baru terpadu dinilai Deddy bukanlah hal mudah. Perizinan harus ditempuh dari provinsi karena proyek tersebut menyangkut sejumlah kabupaten dan peraturan daerah terkait tata ruang.
“Kita ada perda, ini proyek mengacu pada Perda tidak? Tiba-tiba launching saja, kami tidak pernah diberi tahu,” tuturnya.
Jika tim menemukan sejumlah perizinan belum ditempuh, Pemprov Jabar meminta agar Lippo menahan terlebih dahulu penjualan. Pihaknya akan mengkaji sejumlah hal dimulai Amdal dan keterkaitan proyek dengan rencana tata ruang Metropolitan Bodekarpur.
“Terpenting proyek ini memiliki kesesuaian dengan rencana kita membangun Metropolitan Bodekarpur,” ujarnya.
Dalam perda pengembangan 3 metropolitan, salah satunya Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta menurutnya dirancang sebagai metropolitan kembar untuk mengimbangi DKI sebagai pusat ekonomi.
Karena itu tim yang dikirim juga akan melihat sejauh mana Lippo patuh pada konsep yang dirancang Pemprov Jabar. “Coba komunikasi dari awal, kita kan bisa ikut mendorong dan mempermudah selama sesuai tata ruang,” katanya.
Sikap Lippo dinilai Deddy harusnya mencontoh langkah pemerintah ketika akan membangun proyek infrastruktur dimana sejumlah perizinan terkait tata ruang ditempuh terlebih dahulu. (pb/source:bisnis.com)
0 komentar:
Post a Comment