Gubernur NTB, Zainuddin Majdi yang disapa akrab Tuan Guru Bajang (TGB) kurang sepakat apabila Islam berhadapan dengan demokrasi. Menurutnya, Islam dan demokrasi adalah suatu konsensus (kesepakatan bersama) yang sudah disetujui dan disahkan dalam sidang konstituante tahun 1959. Pancasila perspektif TGB adalah kemanusiaan yang berketuhanan.
“Di balik perdebatan yang sangat kuat tentang dasar negara oleh para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita melihat persaudaraan mereka sangat luas. Terkadang kita terlalu mudah menghadap-hadapkan suatu kalimat dalam kehidupan. Seharusnya, kita maknakan perbedaan itu sebagai kearifan ilahiyah dan kearifan insaniyah,” ujar Zainul Majdi saat memberikan seminar Politik Islam di Universitas Paramadina, Jakarta pada Sabtu (20/5).
Bicara demokrasi berarti menurutnya, berbicara tentang keadilan, persamaan, HAM, proses politik yang transparan dan akuntabel, serta seluruh masyarakat harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sesuai konstitusi.
“Kita bisa melihat sirah nabawiyah banyak para sahabat yang protes pada Sulhul Hudaibiyah (perjanjian Hudaibiyah), tetapi Rasulullah punya tujuan yang besar. Kalau tidak ada Sulhul Hudaibiyah pasti umat akan masuk Makkah tetapi dengan cost yang sangat besar. Alhamdulillah dengan kesabaran Rasulullah dan para sahabat akhirnya bisa masuk Makkah dengan cost yang kecil. Inilah semangat mencari konsensus dengan kedamaian untuk kemudian di konstitusionalisasi,” TGB menerangkan.
TGB menjelaskan secara sosio-historis tidak pernah ada peradaban yang tidak memiliki mitsaqiyah (konstitusi), bahkan dalam Islam ada tradisi untuk melembagakan konstitusi yang tidak tertulis yaitu dengan akhlaqul karimah. Merawat ruang publik kata TGB, bukan hanya lewat pemerintah, tetapi juga melalui nilai-nilai dan etika berbangsa yang di tradisikan dalam Islam.
“Selain mitsaqiyah, dalam Islam ada Asy Syura (partisipatoris) dan Al Mas’uliyah (akuntabilitas). Abu Bakar ketika diangkat menjadi khilafah beliau mengatakan apabila saya benar maka dukung, tetapi apabila salah maka tegur. Umar juga mengatakan luruskan saya dengan pedang, akuntabilitas merupakan masalah kedaulatan antara Islam dan demokrasi,” paparnya.
Praktek nyata hubungan antara Islam dan demokrasi terang TGB dalam pemerintahan Gubernur NTB tidak bisa dipungkiri, ketika di NTB bukan berarti dirinya melakukan formalisasi syariat Islam, tetapi bagaimana pertimbangan regulasi -kebijakan- sesuai nilai-nilai syariah.
“Misalkan ada ASI eksklusif, bagaimana kita menjalankan nilai ketuhanan kalau anak kita tidak mendapat asupan baik sejak kecil,” tukas dia.
Kasus kriminalisi dan kriminalisasi yang menimpa para ulama, menurutnya, tidak boleh terjadi. Sebab, ulama merupakan bagian yang paling tulus dalam merawat dan menjaga NKRI.
“Justru ulama harus dimuliakan, karena dia merupakan pelanjut risalah dan tidak mendapatkan fasilitas negara apalagi kalau bicara ulama secara keseluruhan,” saran tuan guru.
Lahirnya pendidikan berbasis pesantren yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia jelas TGB, tidak lepas dari peran para ulama. Pemerintah melindungi, menghormati dan menghargai ulama adalah suatu keniscayaan.
“Kita sepakat konsensus bersama negara Indonesia sudah final, jadi apabila ada masalah maka harus diselesaikan dengan semangat kebersamaan,” pungkasnya.
wartapilihan
0 komentar:
Post a Comment