Ketua PDIP Surabaya yang juga merupakan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan tegas menolak penutupan tempat pelacuran lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang. Bahkan Wisnu memaparkan, bahwa penolakan tempat maksiat itu merupakan sikap resmi PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di Dolly. Ia meminta Pemkot Surabaya untuk mengkaji ulang waktu penutupan, karena menyangkut hajat orang banyak.
Wakil Wali Kota Surabaya itu pun menyerang atasannya, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia menyebut Risma arogan, karena menargetkan penutupan lokalisasi Dolly, tetap pada 19 Juni 2014.
Jika pemkot Surabaya tetap akan melakukan penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014, maka besar kemungkian akan chaos (timbul kekacauan) karena secara tegas Wawalikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, menyatakan dirinya bersama kader akan siap berada di posisi warga sekitar Dolly yang terdampak.
Wakil Walikota Surabaya ini rupanya tidak main-main atas pernyataannya yang akan membela tempat pelacuran yang dikenal bernama Dolly, jika pemkot Surabaya benar-benar akan melakukan penutupan pada 19 Juni 2014, karena himbauan penundaan yang dilontarkannya merupakan keputusan partai.
“Soal Dolly adalah prinsip, karena menyangkut hajat orang banyak, maka sikap saya dan partai (PDIP) tegas agar pemkot Surabaya terlebih dahulu mengajak bicara warga kota Surabaya asli yang terdampak, karena PSK dan Mucikari disana seratus persen bukan warga kota Surabaya,” ucap Wisnu Sakti.
Ditanya apakah hal itu berarti seluruh kader PDIP kota Surabaya akan turut terjunkan untuk membantu warga sekitar Dolly, Wisnu mengaku bahwa melakukan pembelaan kepada masyarakat merupakan program partai yang multak harus dijalankan oleh kader. “Itu sudah jelas, karena merupakan program partai yang harus di laksanakan,” tegas Wisnu.
Wisnu juga menyatakan bahwa dirinya bersama kader partai akan siap berada dibarisan warga kota Surabaya sekitar lokalisasi gang Dolly yang terdampak, jika pemkot Surabaya memaksakan program penutupannya pada tanggal 19 Juni mendatang. “Ya kita lihat saja nanti, karena kami tidak akan tinggal diam, dan saya bersama kader PDIP akan berada disana bersama warga setempat,” tegasnya.
Orang nomor dua di Surabaya ini menilai, penutupan tempat maksiat (prostitusi) terbesar se-Asia Tenggara tersebut merupakan tindakan keliru. Pasalnya, penutupan akan merugikan warga Surabaya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari penghasilan haram. Demikian diberitakan citizenjurnalism.com
(fimadani)
0 komentar:
Post a Comment