Beredarnya berita rencana pemerintahan Jokowi-JK menghapus Kementerian Agama (Kemenag) mendapat protes keras dari umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Jokowi tidak menghapus Kemenag. Jika sampai Jokowi menghapus Kemenag, umat Islam akan bangkit melawan.
PBNU: Persoalan Serius Umat Islam
Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf mengingatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak menghapus Kemenag. Jika itu dilakukan maka akan muncul persoalan serius dari umat islam.
Slamet berharap kabar penghapusan Kementerian Agama tidak benar. “Saya harap berita ini tidak benar. Hoax saja semoga,” kata Slamet seperti dikutip Republika Online (ROL), Rabu (17/9).
Kendati demikian, Slamet percaya Jokowi tidak akan melakukannya meskipun itu adalah usulan Tim Transisi. Ia menilai, Tim Transisi tidak tahu sejarah pembentukan kemenag.
“Tim Transisi tidak tahu sejarah pembentukan kementerian agama,” ujarnya.
MUI Ancam Kepung Istana
Penolakan keras juga dilontarkan MUI. Bahkan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan MUI Pusat, Tengku Zulkarnain mengatakan ia akan mendatangi Istana kepresidenan beserta gedung DPR RI untuk melakukan aksi protes jika Kemenag dihapus dan digantikan dengan Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf.
“Jangan main-main dengan wacana itu, kalau Jokowi membuat itu maka saya dan murid-murid akan melawan. Itu berarti Presiden tdak tahu sejarah,” tegasnya seperti juga dikutip dari Republika Online, Rabu (17/9).
Ketua Majelis Fatwa PP Mathla’ul Anwar ini menambahkan, selain melakukan penghancuran agama, penghapusan Kemenag juga menandai bahwa negeri ini tidak menghargai pengorbanan umat Islam dalam membangun Indonesia.
Muhammadiyah: Kemenag Harus Tetap Ada
Hal senada disuarakan PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengingatkan Jokowi untuk tidak menghapus Kemenag.
“Kementerian Agama harus tetap ada dan namanya jangan diubah. Ini bagian dari sejarah bangsa,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/9).
Menurutnya, Kemenag sangat dibutuhkan untuk mengurusi semua persoalan yang berkaitan dengan agama di Tanah Air dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler. Jika diganti dengan Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf, Yunahar mempertanyakan siapa yang mengurusi pernikahan, pendidikan agama dan urusan lainnya.
“Kalau nama kementerian seperti itu, lantas mengurusi pernikahan, pendidikan agama dan lainnya bagaimana? Menurut kami harus tetap namanya Kementerian Agama,” tandasnya. [Siyasa/beritapopuler.com]
0 komentar:
Post a Comment