Disebutkan bahwa Mesir sedang mengalami krisis ekonomi yang mendalam, cadangan mata uang asing kurang dari setengah sebelum Revolusi Januari 2011, dan hal tersebut mengancam kemampuan Mesir membayar subsidi sembako (gandum) dan bahan bakar.
Defisit anggaran negara tersebut mencapai 14 persen GDP (gross domestic product) dan utang negara secara keseluruhan, yang merupakan hasil dari akumulasi defisit, melebihi dari pendapatan negara.
Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, sekitar 45 persen penduduk Mesir juga dilaporkan hidup dengan kurang dari 2 dolar AS perhari (sekitar 23 ribu rupiah). Inflasi, yang pernah mencapai level tertinggi 12,97% setelah kudeta militer Juli 2013, saat ini tercatat 11,4%.
Pendapatan negara dari sektor wisata dan Terusan Suez turun lebih dari 50% dari sebelum kudeta militer, selain para investor asing juga hengkang dari Mesir akibat situasi dalam negeri yang jauh dari stabil.
Selain itu, angka pengangguran juga tetap tinggi sekitar 13,4% dari penduduk Mesir. 71% dari angka pengangguran tersebut dalam usia produktif, antara 15-29 tahun.
Krisis ekonomi yang membahayakan tersebut akan memperburuk situasi dalam negeri Mesir karena berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik yang lebih besar, mendorong lahirnya aksi-aksi kekerasan dan kriminalitas, dan tidak mustahil akan menjadi bencana ekonomi yang tidak hanya membahayakan Mesir tetapi juga kawasan regional Afrika, Arab, dan Timur Tengah.
Laporan CPR ini merekomendasikan agar AS dan sekutunya di Teluk, Eropa, dan Asia bersiap menerima dampak buruk ini jika prediksi kebangkrutan ekonomi benar-benar terjadi di Mesir. (islammemo/rem/dakwatuna)
0 komentar:
Post a Comment