Partai An-Nur, salah satu partai Islam yang mendukung dilakukannya kudeta atas Presiden Mursi menolak diadakannya pengadilan internasional atas militer pengkudeta dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Syarif Thaha, juru bicara partai yang berhaluan salafi ini, menyatakan dalam facebook resmi partai Senin (25/11/2013) kemarin, bahwa dibawanya kasus dalam negeri ke luar negerai hanya akan merugiakan rakyat Mesir sendiri. Menurutnya, tidak ada rakyat Mesir yang diuntungkan.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa jika dijatuhkan hukuman atas negara atau para pimpinan militer, maka akan diberlakukan embargo ekonomi yang pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi Mesir. Sama dengan yang terjadi di Irak di masa Saddam Husein, dan seperti yang sekarang terjadi di Sudan.
Syarif menjelaskan bahwa membawa kasus Mesir ke dunia internasional hanya akan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak senang dengan Mesir untuk melakukan hal-hal yang membahayakan ekonomi dan keamanan dalam negeri. Karena lembaga-lembaga internasional hanyalah perangkat Barat dalam mendapatkan tujuan-tujuan mereka. Lembaga-lembaga itu tidak netral.
Sementara itu, pihak Koalisi Pro-Demokrasi dan Anti-Kudeta menyangkal bahwa upaya hukum ini telah mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Ridha Fahmi, salah seorang elit FJP menyatakan bahwa ini sebuah upaya hukum, yang tidak bisa dilakukan di Mesir. Kalau tidak bisa dilakukan di Mesir, para penjahat yang telah membunuhi ribuan orang tak berdosa, dan memenjarakan belasan ribuan lainnya, harus ditindak secara hukum di luar Mesir demi ditegakkannya keadilan. (msa/dakwatuna/islemmemo/muslimina)
0 komentar:
Post a Comment