Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Kapitra Ampera menegaskan, Partai Syariah 212 yang dideklarasikan sejumlah orang di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Senin (17/7), bukan bagian dari barisan GNPF MUI.
”Partai itu bukan dari barisan kami. Kami sebelumnya sama sekali tak pernah tau ada pertemuan untuk deklarasi itu. Deklarator partai itu juga bukan pengurus GNPF MUI. Tak ada satu pun pengurus GNPF yang menjadi panitia deklarasinya,” tegas Kapitra Senin (17/7) malam.
Oleh karena itu, kata Kapitra, pihaknya menyayangkan deklarasi partai tersebut yang memakai angka ”212” tanpa izin dan berkoordinasi terlebih dahulu. Ia juga menyayangkan para deklarator mengklaim sebagai ”alumni aksi 212”.
Ia juga mengatakan, angka ”212” saat ini telah menjadi semacam merek yang laku di pasaran. Karenanya, banyak pihak yang mencatut nama tersebut untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri.
“Ya nama ”212” adalah salah satu serial aksi Bela Islam. Sudah sering dipakai oleh pihak pihak lain untuk kepentingan ekonomis maupun politis,” kata Kapitra.
Untuk itu, GNPF MUI, lanjut Kapitra, tak bisa menghalangi orang-orang yang mengklaim sebagai ”alumni aksi 212” dan menggunakan nama itu bukan untuk kepentingan umat.
”Karenanya, kami sangat menyayangkan banyak yang menggunakan nama ’212’ untuk kepentingannya sendiri. Sebab, hal itu justru mendistorsi (merusak) nama baik GNPF sebagai inisiator aksi 212 dan mendistori platform aksi itu sendiri,” tandasnya.
Meski begitu, adanya deklarasi Partai Syariah 212, Kapitra menjelaskan GNPF MUI belum akan memutuskan untuk menuntut secara hukum para deklarator. Ia mengungkapkan, tim hukum GNPF MUI masih akan memelajari penggunaan nama 212 dan tujuan deklarasi partai tersebut.
”Setelah kami pelajari, baru akan ditentukan apa langkah selanjutnya. Tapi yang pasti, penggunaan ’212’ untuk kepentingan politik justru bisa mendistorsi tujuan baik aksi 212. Apalagi kami tidak mengetahui perihal deklarasi partai itu,” tukasnya.
Untuk diketahui, sekelompok orang yang mengatasnamakan ‘alumni 212’ mendeklarasikan pendirian Partai Syariah 212. Penggagas partai tersebut, Siti Asma Ratu Agung atau dikenal dengan Bunda Ratu Agung, mengatakan organisasi politik itu belum mempunyai struktur kepengurusan.
Namun, menurut dia, deklarasi pembentukan partai tersebut dilakukan untuk memicu keterlibatan banyak orang sehingga bisa didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Agustus nanti.
”Kami menargetkan Agustus bisa didaftarkan. Partai Syariah 212 berideologi Islam dan hukum Syariah. Tapi kami tak bertentangan dengan Pancasila. Sebab, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam,” kata Ratu Agung. (*/ls)
0 komentar:
Post a Comment