 |
| Persidangan 3 wartawan Aljazeera di Mesir |
Sejak kelahirannya, media Aljazeera sudah banyak kurang disukai beberapa pihak. Termasuk Israel, Amerika dan kalangan penguasa Negara Teluk sendiri.
Pada 2010 pemerintah Presiden George W Bush bahkan sempat menuduh siaran Aljazeera berbahasa Inggris ‘sangat keras’ melawan kebijakan Amerika.
Hingga tahun 2001, media yang berdiri tahun 1996 di Doha, Qatar ini didanai penguasa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Meski demikian telah menjadi alternatif lain setelah banyak kantor media hanya didominasi Amerika dan Barat.
Hal ini menyebabkan penyedia televisi kabel dan satelit di negara itu enggan menawarkan Aljazeera kepada pemirsa di Amerika.
Aljazeera yang telah menyediakan bagi hampir 48 juta rumah tangga di Amerika Serikat dengan menawarkan 14 jam siaran berita setiap harinya tak hanya menyesakkan Amerika atau Israel, bahkan tidak disukai penguasa Arab sendiri di era keterbukaan ini.
Misalnya Pemerintah Yordania dan Kuwait pernah mengusir perwakilan Aljazeera tahun 2002). Liputannya yang dinilai kritis di Negara Teluk juga kurang disukai penguasa Arab sendiri.
Liputan Aljazeera dalam bertahun-tahun setelah revolusi Arab Spring dan penggulingan Presiden Muhammad Mursi tahun 2013 bahkan kurang disukai dan mengganggu pemerintah kudeta Mesir.
Akibat ketidak sukaan ini, Pengadilan Mesir sempat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada wartawan TV Aljazeera. Pihak berwenang Mesir bahkan pernah mengajukan 20 wartawan ke pengadilan pidana atas dakwaan membantu organisasi “teroris”.
Dari 20 wartawan tersebut, 16 adalah warga negara Mesir. Mereka dituduh menjadi anggota ‘organisasi teroris’ dan empat wartawan lainnya adalah warga asing yang dituduh membantu organisasi teroris atau menyebarkan berita bohong.
Ketiga jurnalis itu awalnya dijatuhi hukuman antara tujuh sampai 10 tahun penjara atas tuduhan termasuk menyebarkan kebohongan untuk membantu sebuah Ikhwanul Muslimin.
Namun ketiga jurnalis menyangkal semua tuduhan itu dan pengacara HAM mengatakan penangkapan mereka adalah bagian dari tindakan keras terhadap kebebasan berbicara sejak militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi pada pertengahan 2013 menyusul kerusuhan massal.
Pasca krisis diplomasi Qatar dengan Negara Teluk, Arab Saudi bahkan melarang seluruh hotel dan fasilitas turis di wilayahnya menayangkan Aljazeera. Pelanggaran atas larangan itu akan dikenai sanksi berupa penutupan fasilitas wisata dan denda hingga 26 ribu dolar AS.* Baca juga: Israel Dukung Penutupan Kantor Media Aljazeera
Rep: Panji Islam
0 komentar:
Post a Comment