Pemerintah resmi membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. BSSN bertugas untuk memburu para pejahat dunia maya.
Pembentukan BSSN disambut baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun DPR mengingatkan agar lembaga ini tidak dijadikan sebagai badan politik kekuasaan.
Kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan, sejatinya sudah sejak lama komisi yang bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mendorong pembentukan badan yang secara khusus menangani keamanan siber
“Mengingat ancaman dari dunia maya semakin meningkat sebagaimana belum lama ini ada serangan siber melalui malware wannacry ke sistem komputasi di berbagai negara termasuk Indonesia,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (2/6).
Sukamta berharap BSSN bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber. Badan itu katanya perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri.
“Sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan,” jelas politikus PKS itu.
Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi melanggar hak-hak warga, Sukamta menjamin hak-hak warga negara itu terlindungi sesuai UUD 1945.
Apalagi diketahui, UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab. “Jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu,” tegasnya.
Dalam aplikasinya nanti, komisi I DPR menurutnya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada badan baru itu untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar.
“Sebaiknya masyarakat juga bersama sama melakukan pengawasan secara kritis,” tutur Sukamta.
Sekretaris Fraksi PKS itu menambahkan, sebagai langkah awal, pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengisi BSSN dengan SDM profesional yang memiliki track record yang kompeten di bidang IT.
“Ini penting untuk menepis dugaan pemanfaatan badan baru ini untuk kepentingan politik,” pungkas Sukamta.
(dna/jpg/pojoksatu)
0 komentar:
Post a Comment