Pemerintah kembali memberatkan beban ekonomi masyarakat lewat kebijakan menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua maupun roda empat hingga 2-3 kali lipat.
"Kalau kondisi hari ini, menaikkan 20 persen saja memberatkan, apalagi 100 persen, 300 persen," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, kepada wartawan, Rabu (4/1).
Klaim pemerintah menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah demi menambah pemasukan bagi keuangan negara. Namun, politikus Partai Gerindra ini melihat kebijakan itu sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam manajemen pembangunan.
"Bahasa lainnya, pemerintahan ini panik, takut, tidak punya duit agar bisa bertahan," jelasnya.
Menurutnya lagi, apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo di masa kampanye Pilpres 2014 bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan anggaran yang mencukupi adalah bohong belaka.
"Apa yang diomongkan saat kampanye, duit ada, duit ada, pada saat kampanye bohong semua," ucapnya.
Desmond berharap reaksi masyarakat atas kebijakan yang memberatkan tersebut tidak terlalu tajam.
"Mudah-mudahan masyarakat tidak telalu reaktif," tambahnya.
0 komentar:
Post a Comment