Arakan – Sebuah misi kapal flotilla Malaysia untuk pengiriman bantuan bagi Muslim Rohingya nampaknya bakal menghadapi resiko ditolak secara paksa oleh otoritas Myanmar saat mereka akan memasuki perairan negara itu. Demikian laporan yang beredar di media-media lokal di Myanmar.
Majalah online Irrawaddy melaporkan, kantor kepresidenan telah mengeluarkan peringatan kepada sejumlah LSM Malaysia untuk tidak secara sengaja ikut memanas-manasi situasi yang dipicu oleh aksi-aksi kekerasan di wilayah bagian barat Mynamar, yaitu di negara bagian Rakhine.
Juru bicara kepresidenan, Zaw Htay, dengan arogan mengatakan, “Pertama, jangan mengeksploitasi agama. Kedua, hormatilah pemerintah (Myanmar). Yang ketiga, tinjau kembali apa tujuan sebenarnya dari rencana itu.”
“Jika mereka bersikap semau-maunya tanpa persetujuan otoritas Myanmar, itu salah mereka, bukan kesalahan kami”, katanya sambil menambahkan bahwa pemerintah Yangon sejauh ini belum menerima permintaan resmi bagi kapal-kapal yang akan memasuki perairan Myanmar.
Majelis permusyawaratan organisasi-organisasi Islam di Malaysia, MAPIM, yang notabene merupakan wadah koalisi LSM-LSM non-pemerintah telah mengorganisir pengiriman bantuan berupa beras, bantuan medis & obat-obatan, serta bahan kebutuhan esensial lainnya bagi minoritas masyarakat Muslim yang menjadi korban kekerasan di distrik Maungdaw, negara bagian Rakhine (Arakan).
Sekjen MAPIM, Zulhanis Zainol, mengatakan bahwa misi flotilla akan menghadapi tiga kemungkinan skenario saat kedatangan mereka nanti, yaitu akan diijinkan menyerahkan bantuan, diminta untuk kembali pulang, atau akan diserang oleh pasukan keamanan Myanmar.
Lebih lanjut Zainol mengatakan, “Akses terhadap area-area terdampak sama sekali ditutup. Hal itu mirip seperti di Gaza dimana masyarakat dan wilayahnya yang menjadi korban posisi mereka terjepit di antara dua kemungkinan, diserang secara militer atau terisolasi dengan ditutupnya perbatasan dengan negara tetangga.”
“Kami ingin pula menyampaikan sebuah pesan melalui misi flotilla ini, bahwa ini bukan hanya menyangkut isu-isu keagamaan, tetapi juga masalah kemanusiaan.”
Pada hari Jumat (30/12) yang lalu, deputi presiden MAPIM menyampaikan ke media Anadolu bahwa keputusan untuk mengirim misi flotilla diambil setelah pemerintah Myanmar menyetujui prinsip-prinsip dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN baru-baru ini, yaitu untuk membuka perbatasan bagi pengiriman bantuan semacam itu.
Meskipun telah berjanji di forum ASEAN untuk membuka perbatasan negaranya, Myanmar tetap meminta pihak Malaysia untuk mengajukan permohonan persetujuan resmi dari Yangon.
“Inilah alasan mengapa misi flotilla kami luncurkan. Kapal flotilla akan diberangkatkan bulan depan dan akan kembali setelah dua pekan kemudian. Tanggalnya belum ditetapkan secara definitif karena lembaga masih terus mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang mereka bisa lakukan,” kata Zulkifly Ibrahim mencoba mengelaborasi via telepon.
Ibrahim memperkirakan sekitar 200 orang akan berpartisipasi dalam pelayaran tersebut dari Malaysia, di antaranya para tenaga medis, pemimpin agama, politisi, dan media. Namun diakuinya, misi mereka masih menghadapi berbagai macam tantangan yang tak terduga.
Ketika ditanya bagaimana sikap flotilla menghadapi kemungkinan reaksi konfrontasi fisik dari aparat Myanmar, Ibrahim mengatakan mengenahi soal itu belum diputuskan. “Banyak hal bisa berubah dari sekarang hingga hari H keberangkatan nanti,” jawab Ibrahim diplomatis.
Distrik Maungdaw merupakan wilayah mayoritas Rohingya yang menjadi sasaran serangan dan genosida oleh komunitas Buddhist ekstrim yang didukung oleh pemerintah, dan kini berada dalam kontrol super ketat militer sejak Oktober 2016. Di daerah yang diawasi oleh militer tersebut, lembaga-lembaga bantuan dan para jurnalis independen dilarang masuk menyalurkan bantuan maupun meliput situasi secara objektif di lapangan.
0 komentar:
Post a Comment