“Dalam kasus kenaikan tarif STNK maka hoax itu berasal dari lembaga resmi yang tidak koordinasi”
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyikapi “saling lempar tanggungjawab” di antara pejabat eksekutif terkait kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang melonjak hingga 300 persen.
“Dalam kasus kenaikan tarif STNK maka hoax itu berasal dari lembaga resmi yang tidak Kordinasi. Dan ini bukan kali pertama Pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa Kordinasi dan sosialisasi…#StopHoaxResmi,” tegas Fahri di akun Twitter @Fahrihamzah.
Seharusnya, kata Fahri, sesama “eksekutif” seharusnya satu komando. “Padahal, eksekutif itu satu komando. Di tangan satu orang. Mustahil ada perbedaan. Berbeda dengan legislatif, 560 orang memiliki pemilih yang berbeda. Aspirasi berbeda. Mulut banyak. #StopHoaxResmi,” beber @Fahrihamzah.
Politisi PKS inipun menegaskan, mengapa jika hoax ditudingkan kepada rakyat, penyebar dan pembuat hoax ditangkap, sementara pejabat pembuat hoax tidak dipecat. “Sebab kenapa juga rakyat yang bikin hoax ditangkap sementara pejabat ini gak dipecat?” tanya @Fahrihamzah.
Fahri juga dengan tegas membantah pernyataan Kapolri Tito Karnavian bahwa kenaikan biaya STNK sudah mendapat persetujuan DPR. “Mustahil, sebab itu dasar ya UU. Bukan persetujuan komisi 3…,” tegas @Fahrihamzah.
Terkait sengkarut kenaikan biaya STNK dan BPKB, Fahri meminta juru bicara Presiden RI atau Pemerintah untuk “berbicara” masalah tersebut. “Aneh…jubir Pemerintah di mana Aja? #NgobrolDongBrow! Kebijakan Pemerintah harusnya dijelaskan jubir Pemerintah..@DPR_RI justru bertanya. Johan Budi sama Teten ngapain Aja tuh..hehe..Halo Jubir…,” sindir @Fahrihamzah.
0 komentar:
Post a Comment