Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membongkar dugaan mahar senilai Rp10 triliun dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ataupun tim suksesnya ke PDIP.
“Saat ini berkembang kabar adanya mahar Rp10 triliun untuk PDIP dari Ahok. Dan KPK harus segera bergerak dan jangan hanya diam saja,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Selasa (27/9).
Kata Muslim, dugaan mahar Rp10 triliun itu bisa dalam bentuk uang ataupun proyek reklamasi. “Proyek reklamasi itu nilainya triliunan rupiah, tentu saja, PDIP bisa mengambil dari proyek tersebut,” papar Muslim.
Menurut Muslim, kalau KPK tidak bergerak dalam mendalami dugaan mahar ini menandakan lembaga antirasuah ini sudah dikendalikan oleh pemilik modal. “KPK hanya menyasar kelas ecek-ecek saja dan dibuat untuk festivalisasi agar terlihat melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap Muslim.
Muslim mengkhawatirkan kepercayaan publik ke KPK makin berkurang karena tidak bertindak dalam menangani kasus besar. “Publik makin pesimis dengan kerja KPK yang penuh dengan rekayasa dan pesanan politik,” pungkas Muslim.
Sebelumnya. kabar beredar di kalangan wartawan PDIP meminta mahar Rp 10 triliun ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mantan Bupati Belitung Timur itu bisa diusung dan didukung partai berlambang Banteng Moncong Putih.
“Jadi ternyata minta mahar? 10 Trilyun? DP 3 Trilyun harus malam ini juga? Duh Gusti… Itu duit apa kreweng…Woiii… KPK Mana? KPK Mana?” kata wartawan senior Hanibal Wijayanta di akun Facebook-nya, Selasa (20/9).
0 komentar:
Post a Comment