Belum dilantik, Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi dan partainya, PDIP, telah merencanakan sejumlah kebijakan yang kontroversial dan dinilai tidak pro-rakyat. Anehnya, rencana tersebut adalah hal-hal yang selama ini ditolak oleh PDIP ketika masih menjadi oposisi.
1. Menaikkan harga BBM
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikenal sebagai partai yang paling getol menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 10 tahun terakhir sebagai oposisi. Setiap kali Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan harga BBM naik, PDIP selalu menolak.
Penolakan PDIP atas kenaikan harga BBM bukan hanya dilakukan di mimbar parlemen. PDIP juga membuat spanduk penolakan BBM, bahkan menurunkan massa untuk menolak kenaikan harga BBM. Misalnya pada 27 Maret 2012. Massa PDIP di berbagai daerah turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi juga digelar di bundaran HI, Jakarta.
Pada 19 Juni 2013, PDIP kembali lantang menolak kenaikan harga BBM sekaligus menurunkan massa. Begitu getolnya PDIP menolak kenaikan BBM hingga media memberinya judul PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM Sampai Titik Darah Penghabisan.
Namun, setelah resmi dinyatakan menang Pilpres, Jokowi dan PDIP segera mewacanakan kenaikan harga BBM. Menurut Megawati, menaikkan harga BBM adalah satu-satunya cara menyelamatkan keuangan negara. Tentu saja, cara pandang ini dikritik oleh banyak pihak. Sebab, naiknya harga BBM akan membuat rakyat semakin terbebani.
2. Meminta SBY naikkan harga BBM
Bukan hanya mewacanakan menaikkan harga BBM. Yang lebih kontroversial, PDIP meminta Presiden SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Tentu saja, permintaan ini ditolah mentah-mentah oleh SBY. Meskipun Jokowi menemui langsung SBY beberapa waktu lalu, SBY tetap pada pendirian bahwa pemerintahannya tidak akan menaikkan harga BBM.
Sedikitnya ada 4 alasan mendasar mengapa pemerintah SBY menolak menaikkan harga BBM.
Dua sikap ini, mau menaikkan harga BBM dan meminta SBY menaikkan harga BBM, membuat PDIP menuai kritik tajam dari banyak pihak, mulai dari para pakar hingga “wong cilik.” Penolakan dan protes tersebut dapat dengan mudah dilihat di media sosial. Bahkan, sejumlah pendukung Jokowi mengaku kecewa telah memilihnya karena belum dilantik sudah mewacanakan BBM naik.
3. Menjual pesawat kepresidenan
Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, mengusulkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menjual pesawat kepresidenan. Langkah itu, menurutnya, perlu diambil sebagai bentuk efisiensi untuk menyelamatkan perekonomian.
Usul itu sontak mendapat tanggapan miring dari para netizen. Mereka pun mengaitkan usulan itu dengan track record pemerintahan megawati yang pernah menjual sejumlah aset nasional.
Di samping itu, pesawat kepresidenan tersebut baru saja dibeli oleh pemerintah. Sedangkan PDIP sendiri pada saat kampanye menyewa pesawat pribadi untuk Jokowi. Mana yang lebih efisien? (Siyasa/beritapopuler.com)
0 komentar:
Post a Comment