Jakarta – Polisi mengamankan 141 orang dalam penggerebekan event ‘The Wild One’ di bilangan Jakarta Utara pada Ahad (21/5) malam yang menjadi ajang berkumpulnya kelompok gay. Perilaku seksual menyimpang itu dinilai dapat menyebabkan bencana kemanusiaan.
“Sekitar dua minggu lalu polisi dapat informasi dari masyarakat,” Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Jakarta, Senin (22/5).
Menurut Martinus, pascamendapatkan laporan dari masyarakat itulah penyidik segera mendalami lokasi yang dimaksud, yakni berada di ruko Kokan Permata, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasil penyelidikan, kata dia, diketahui bahwa di ruko tersebut tidak ada wanita yang keluar masuk.
“Yang hadir laki-laki semua, tidak ada wanita,” kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.
Untuk diketahui dalam acara ‘The Wild One’ tersebut polisi mengamankan 141 orang. Mereka diduga melanggar UU No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi/UU Pornografi. Usai dilakukan pemeriksaan kepada 141 orang yang terdiri atas penari, penyedia jasa, dan para pelanggan, Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara memulangkan 126 diantaranya karena tidak terbukti melanggar pasal tersebut.
Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, KH Bachtiar Nasir pun turut menyoroti perihal penangkapan para gay tersebut. Menurutnya negara tidak boleh sedikitpun memberikan toleransi pada mereka, karena Bencana kemanusiaan khususnya penyakit-penyakit menular berbahaya lebih mengerikan dan berbahaya penyebarannya lewat kaum gay dan homoseksual daripada jarum suntik.
“Karena di dalam Islam, kalau kita pakai hukum syariah, dan insyaallah itu jadi solusi, tetapi kami berharap agar negara tahu bahwa bencana kemanusiaan khususnya penyakit-penyakit menular berbahaya, itu lebih berbahaya lewat mereka daripada lewat jarum suntik. Pelaku seksual menyimpang mereka itu jauh lebih berbahaya daripada semua prilaku-prilaku, katakanlah narkoba yang bisa menyebabkan HIV, perilaku kaum gay ini jauh lebih berbahaya,” ungkapnya pada Kiblat.net, Selasa (23/.05).
UBN pun menyarankan pada pemerintah, khususnya aparat juga masyarakat bertindak tegas kepada mereka.
“Yang masih bisa diatasi diedukasi, segera untuk kemudian dilakukan lokalisasi pembinaan kepada mereka dan yang tidak bisa, dihukum yang terberat dari hukum yang berlaku,” tutupnya.
0 komentar:
Post a Comment