Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempersoalkan kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat badan musyawarah masyarakat (Bamus) Betawi. Dia menyebutkan, kedepannya kegiatan tersebut tidak pantas mendapatkan pendanaan dari Pemprov DKI, karena sarat dengan kampanye hitam.
“Mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dimana dia bilang Jakarta harus betawi yang jadi Gubernur. Itu sudah gak betul. Kalau saya sih gak takut,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/9/2016).
“Makanya saya bilang harus disetop (pemberian uang hibah),” seloroh Ahok lagi.
Perkiraan Ahok, pemberian hibah untuk acara Bamus Betawi tiap tahunnya mencapai Rp 4 sampai Rp 5 miliar. Bagaimana pun, katanya, uang tersebut adalah uang rakyat yang ada di APBD DKI, tidak pantas jika hanya untuk digunakan untuk menyebarkan kebencian. Ahok agaknya lupa, uang rakyat selama ini juga digunakannya untuk kesewenangan berupa penggusuran zalim yang dilakukan tanpa kemanusiaan sedikit pun, padahal warga DKI yang digusur itu juga para pembayar pajak yang uangnya masuk ke kas pemprov.
“Mereka itu cuma main politik, bikin lebaran Betawi pun menyebarkan pidato kebencian unsur SARA. Bagaimana uang rakyat dipakai untuk Bamus Betawi seperti itu,” kilah Ahok.
Dia pun mengaku tahu beberapa pernyataan para tokoh seperti yang dimaksudnya menyebar kebencian. Salah satunya, kata Ahok, putra betawi harus dapat merebut kursi Gubernur di Pilkada DKI.
“Harus direbut, jangan mau diinjak-injak asing macam-macam. Itu semua disebarkan. Saya bilang itu sudah gak betul,” kesalnya. Jadi Ahok memang merasa orang asing ya? (ts/pm)
0 komentar:
Post a Comment