Saat menjadi pembicara utama pada KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok (05/09), Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia bisa dijadikan contoh utama dari negara yang proaktif memerangi perilaku korupsi.
Ironisnya, di dalam negeri, ujung tombak penegakan hukum kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru digugat warga negara terkait kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Warga negara yang menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tak lain aktivis perempuan Ratna Sarumpaet. “Yang kami persoalkan KPK-nya. Apakah KPK masih berfungsi atau enggak, kami enggak tahu,” kata Ratna saat mendaftarkan gugatannya di PN Jakarta Pusat (06/09).
Soal pernyataan Jokowi di KTT G20, Ratna menuding Presiden Jokowi berbohong soal penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.
“Pak @jokowi berdusta di KTT. Apa tak ada yang bisikkan ‘Di dunia sudah bukan rahasia @KPK_RI yang sekarang – Lembaga antikorupsi TERBURUK,” tegas Ratna di akun Twitter @RatnaSpaet.
Menurut Ratna, dalam Pasal 22 Undang-Undang KPK, komisi anti-rasuah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dia laporkan beberapa waktu lalu. Namun, kata Ratna, kasus tersebut menguap begitu saja. “Kami minta pengadilan mendesak KPK jelaskan pada publik,” ujar Ratna.
Ratna menilai KPK tidak pernah menunjukkan kepada publik apa sebab laporan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ahok belum terbukti. Ratna merasa saat melaporkan Ahok ke KPK ada sejumlah data pendukung yang menguatkan untuk bisa menjerat Ahok. Karena memasuki masa pemilihan kepala daerah DKI 2017, Ratna tidak ingin ada calon gubernur yang terlibat dugaan korupsi. (it)
0 komentar:
Post a Comment