Dianggap menyebarkan kebencian dan bertindak politis, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam menghentikan dana hibah buat organisasi Bamus Betawi.
"Masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945 dimana dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah enggak betul," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (6/9/2016).
"Kalau saya sih enggak takut, silakan saja. Cuma maksud saya anda ini enggak boleh nerima uang hibah untuk Bamus Betawi yang berpolitik. Makanya saya bilang harus disetop," ancam dia.
Ahok mengatakan hibah yang biasa diterima Bamus Betawi sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Ia mengatakan, Bamus Betawi sudah melanggar undang-undang dan seharusnya sudah ditangkap. Apalagi, mereka menerima uang dari pemerintah.
Ahok mengacu kepada pelaksanaan Lebaran Betawi yang lalu. Ketika itu, ada seruan gubernur DKI harus putra Betawi. Adapula seruan agar warga betawi tidak diinjak-injak orang asing. Menurut Ahok, hal ini sudah tidak benar.
"Begitu Anda menyatakan putra Betawi harus jadi (gubernur), harus merebut, seruan jangan diinjak dari asing macam-macam itu disebarkan, itu sudah enggak betul," ujar Ahok.
Lebaran Betawi dilaksanakan bulan lalu pada 12 hingga 14 Agustus. Biasanya Lebaran Betawi diisi dengan proses hantaran dari tiap wali kota ke gubernur, silat Betawi, lenong Betawi, Qasidah, dan lain-lain.
Namun, Lebaran Betawi tahun ini penuh dengan pesan politik. Hal ini terlihat saat Ketua Umum Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim menyampaikan kata sambutannya. Dia mengajak para pengunjung untuk tak lagi memilih Ahok menjadi gubernur kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ahok yang menggusur permukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Pasar Ikan, Jakarta Utara.
"Makanya kami sepakatlah, orang Betawi saatnya bangkit. Mudah-mudahan 2017 gubernurnya orang Betawi. Paling enggak ada perwakilan Betawinya," kata Lutfi.(yn)
0 komentar:
Post a Comment