Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sangat optimistis kebersamaan Koalisi Merah Putih tetap dilanjutkan untuk “menangkal” rezim Joko-JK. Saat ini pun menurut Fadli sudah digalang gerakan sapu bersih di DPRD seluruh Indonesia agar bersih dari unsur PDI-P dan partai koalisinya. Maksudnya pada tiap-tiap DPRD---juga DPR-RI---akan diperebutkan unsur pimpinan sampai 12 pimpinan mulai: ketua dan wakil ketua dewan, ketua fraksi, ketua komisi, ketua banggar, dan seterusnya, semua posisi ini telah dipastikan akan dikuasai dan direbut Koalisi Merah Putih. Mereka hanya merebut bersih posisi-posisi itu di satu provinsi dan tiga kabupaten kota saja, yakni Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan kota Solo saja.
Apa yang direncanakan Koalisi Merah itu pernah terjadi pasca Pemilu Legislatif 1999 di mana PDI-P dikeroyok Poros Tengah. Hasilnya dalam Pilihan Presiden oleh MPR saat itu Megawati bersama partainya yang memenangi Pemilu dengan angka telak hampir 34%, namun dibuat kalah telah dalam pemungutan suara, oleh anggota MPR-RI yang berhak memilih presiden pengganti Habibie. Esok harinya dilakukan pemungutan suara memilih Wakil Presiden yang sebenarnya Mega hanya terpilih karena belas kasihan Abdurrahman Wahid yanng berhasil melobby Poros Tengah agar rela memberikan jabatan Wakil Presiden kiepada Megawati. Andaikata tidak ada rekayasa seperti ini, walau pemilihan dilakukan berapa kali pun niscaya Mega akan selalu kalah. Berbeda dengan yang terjadi pada pemilihan presiden oleh MPR, kali ini penguasaan Koalisi Merah Putih mutlak menguasai DPRD seluruh Indonesia, dan diyakini sesudah DPR-RI dilantik 1 Oktober 2014 mendatang penguasaan mutlak Koalisi Merah Putih terhadap DPR-MPR RI juga berlaku dominan. Dengan modal penguasaan politik ini Fadli menegaskan Koalisi Merah Putih akan tampil sangat kuat mengkritisi pemerintahan Joko-JK. Apakah segera dijatuhkan ?
Paling tidak kata Fadli, pemerintahan Joko-JK ini akan diberi waktu 100 hari atau maksimal satu tahun untuk membuktikan konsep dan ide-idenya. Kami yakin kata Fadli, pemerintahan Joko-JK akan kedodooran. Dan kesalahan fatal yang dibuatnya pasti akan menjadi presure untuk menjatuhkannya secara konstitusional. Sebelum itu semua, upaya-upaya hukum mempermasalahkan Pilpres yang jauh dari fair tetap kita usung ke PTUN dan Mahkamah Agung.
Dari rangkaian peristiwa gegap gempita Pemilu Legislatif April 2014 dan Pilpres Juli 2014 memberi pengalaman yang luar biasa. Bagi Prabowo misalnya, kata Fadli, membuka pengetahuannya akan partai-Islam seperti PKS yang dulu selalu dipandangnya dengan negatif. Kini Prabowo dengan aktifis PKS dan partai Islam lainnya menjadi sangat bersahabat dan bisa menggalang kerjasama. Buat saya pribadi, kata Fadli, karena rangkaian Pilpres yang panas ini saya baru mengenal sosok Hari Tanoe Soedibyo yang tulus mendukung Prabowo-Hatta dan ternyata ternyata berpendirian kukuh dan setia kawan. Saya malah bertekad hendak mengajak Hari Tanoe masuk ke dalam Islam, karena keluarganya, mulai ayahandanya bukan saja pemeluk Islam malah pimpinan teras organisasi Islam Tionghoa PITI. Begitu juga Hasyim Djojohadikusumo adik Prabowo yang dikenal pengikut Nasrani ia kecewa dalam Pilpres yang lalu terpaksa menghadapi kekompakan Nasrani justru mengeroyok Gerindra. Anak Hasyim, Aryo Hasyim Djojohadikusumo kini mengaku merasa nyaman ia berteriak Allahuakbar. Kabarnya Hasyim saat ini sangat akrab dengan Hidayat Nurwahid, tokoh PKS, dan rantang-runtung pergi berdua.
Fadli melihat representasi pemilih Prabowo pada Pilpres 9 Juli lalu ternyata persis seperti yang terjadi pada basis pemilih Masyumi pada Pemilu 1955 yang lalu. Itulah wilayah-wilayah yang dimenangkan Masyumi, seperti : Jawa Barat, Sumatera Barat, NTB. Kalimantan Selatan, Goorontalo, kecuali Makassar yang memanangkan JK karena sentimen kedaerahan, juga Sumatera Utara karena sentimen Jawa. Fadli menyayangkan batalnya kampanye Prabowo yang salah urus para koordinator sehingga gagal tampil di kampanye bersama Kyai Abdul Rasyid Abdullah Syafii juga batal kampanye di Pesantren Kyai Mukti Magelang. Jika Prabowo meyakinkan rakyat dua daerah itu niscaya kemenangan Prabowo bisa diraih di Jakarta dan kemenangan Joko-JK di JawaTengah pun berhasil ditangkal.
Hikmah lain dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo, membuka mata umat Islam bahwa MK ternyata sangat terpengaruh oleh opini koran-koran sekuler yang mendukung Joko-JK,khususnya Kompas. Ketua MK, Hamdan Zoelva yang Muslim dan duduk di MK karena jasa Partai Bulan Bintang ternyata justru tampil dengan keputusannya yang harus—apapun--memenangkan Joko-JK apapun materi gugatan tim Prabowo-Hatta. Padahal banyak pertimbangan MK jauh dari fakta jalannya persidangan. Diharapkan MK tampil yang obyektif saja sudah sangat dipuji, dan niscaya akan memberi keuntungan pada kubu Prabowo-Hatta. Tapi yang terjadi MK justru sudah memutuskan harus memenangkan Joko-JK dan menolak Prabowo-Hatta inilah fatal yang terjadi bahkan mereka bagai sudah membuat keputusan itu sebelum sidang-sidangnnya digelar.
Yang jelas sejarah sudah tertoreh begitu gamblang, para pecundang itu naik ke panggung kekuasaan. Rakyat Indonesia kini bisa mencermati sepak-terjang penguasa baru itu yang jauh hari sebelumnya telah dicermati tabloid ini sebegai rezim boneka yang sarat kepentingan asing, komprador, dan golongan anti Islam. Mari kita saksikan bersama!
[ASA]
0 komentar:
Post a Comment