Masih hangat berita tentang Jokowi yang kebingungan besarnya anggaran Subsidi BBM yang katanya 'menggerogoti' anggaran negara, lalu munculah ide penghematan uang negara dengan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM. Dengan alasan penghematan yang sama, kenapa PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi tidak mendukung usulan Pilkada lewat DPRD yang bisa menghemat uang negara hingga Rp 80 triliun?
Hal ini yang disampaikan Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada Yandri Susanto. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan keinginan presiden terpilih Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran di pemerintahannya mendatang.
"Kalau Jokowi mau hemat anggaran, harusnya (PDI-P) dukung pilkada lewat DPRD. Aneh kalau sekarang PDI-P menolak," kata Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari Fraksi PAN Yandri Susanto dalam diskusi 'Pilkada Untuk Siapa?' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014), seperti diberitakan KOMPAS.COM.
Yandri menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah baik Guberbur, Bupati dan Walikota bisa memakan dana hingga Rp 80 triliun. Pasalnya, ada 500 lebih kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada.
"Kalau mau penghematan anggaran ini momennya. Rp 80 Triliun, itu yang tertulis, belum yang di belakang layar," ujarnya.
Selain masalah anggaran, menurut dia, pilkada tak langsung juga memiliki banyak keuntungan lain seperti menghindari konflik sosial antar masyarakat.
"Cost sosial terlalu tinggi. Antarkampung bisa perang, antarkampung bisa blok-blokan. Cost sosial begitu mahal," ujarnya.
RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditambah Partai Demokrat, mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan antara lain untuk penghematan anggaran negara, meminimalisir money politic dan menghindari konflik sosial yang kerap mewarnai Pilkada Langsung yang sudah dipraktekkan selama 10 tahun terakhir ini.(pkspiyungan)
0 komentar:
Post a Comment