Pemerintah Palestina Bersatu dilantik dan diambil sumpahnya di kantor Otoritas Palestina, Senin (2/6) di hadapan Presiden Otoritas Mahmud Abbas, setelah Fatah dan Hamas menyepakati Romi Hamdalah merangkap sebagai Menteri Urusan Tawanan.
Sebelumnya persoalan kementerian tawanan menjadi hambatan kesepakatan rekonsiliasi, setelah Presiden Otoritas Mahmud Abbas bersikeras untuk menghapusnya, yang mendapat penentangan dari Hamas, dan mengeluarkan statmen “Tidak ada pemerintahan tanpa kementerian tawanan”, namun detik-detik akhir dicapai kesepakatan dengan menugaskan PM Romi Hamdalah sekaligus menjabat sebagai menteri urusan tawanan.
Anggota biro politik Hamas, Sami Khatir menegaskan, pemerintahan nasional bersatu mencerminkan segenap elemen Palestina, dan kementerian urusan tawanan tetap ada.
Kepada Quds Press, Khatir menjelaskan, Fatah dan Hamas menyepakati persoalan kementerian urusan tawanan. Dan menugaskan PM Romi Hamdalah untuk mengemban jabatan ini sampai ada kesepakatan berikutnya.
Ditambahkannya, pemerintahan Romi Hamdalan saat ini mewakili segenap elemen Palestina, meski Kemenlu tetap dijabat Riyad Maliki, namun Hamas berharap agar rekonsiliasi tetap jalan dan perpecahan berakhir, karena itu Hamas memaklumi keinginan Presiden Abbas agar Maliki tetap pada jabatannya. Karena itu kami berharap ini merupakan permulaan untuk mengakhiri perpecahan dan mencari solusi menghilangkan dampak buruk perpecahan yang berlangsung selama 7 tahun.
Pemerintahan Baru Palestina terdiri dari sejumlah professional, antara lain: Wakil PM/ Menteri Kebudayaan: Ziyad Abu Amru
Wakil PM/Menteri Perekonomian: Muhammad Musthafa
Menteri Keuangan dan Perencanaan: Syukri Basyarah
Menlu: Riyad Maliki
Menteri Kehakiman: Salim Saqa
Menteri Urusan Al-Quds: Adnan Husaini
Menteri Pariwisata: Rola Muayiah
Menteri Kesehatan: Jawad Awad
Menteri Pendidikan: Khaulah Syakhsyir
Menteri Komunikasi dan Transportasi: Alam Musa
Menteri PU/Perumahan: Mufid Hasayinah
Menteri Pertanian dan Sosial: Syauqi Alisah
Menteri Urusan Wanita: Haifa Agha
Menteri Tenaga Kerja: Mamun Abu Syahla
Menteri Dalam Negeri: Nayef Abu KHalaf
Menteri Wakaf: Yusuf Dais
Dan Sekretaris Kabinet setingkat menteri: Ali Abu Diyak.
Sementara itu penjajah Israel melarang 3 menteri baru dari Gaza menuju Tepi Barat untuk menghadiri sumpah jabatan.
Ketua Otoritas Mahmud Abbas dalam pidato pengambilan sumpah menyatakan bahwa tugas utama pemerintahan baru ini adalah menyiapkan pemilu. (qm/infopalestina)
0 komentar:
Post a Comment