Salah satu sumber perselisihan Erdogan dengan Fethullah Gullen adalah cara pandang berbeda dalam isu Palestina.
Pasca insiden mavi Marmara yang menewaskan 9 aktivis kemanusiaan, 31 Mei 2010, Fethullah Gullen dalam wawancara dengan Wall Street Journals,mengecam kebijakan keras Turki atas Israel.
Kutipnya, IHH dan elemen sipil lainnya yang menjadi penyelenggaran aksi itu harus menempuh langkah diplomasi ketimbang mengambil jalan kekerasan. Mereka harus meminta ijin kepada Israel sebelum menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Sikap ini kembali ditegaskan Gulen saat diwawancarai BBC beberapa saat lalu. Menjawab pertanyaan tentang isu Mavi Marmara lebih tiga tahun silam, dia menjawab:
“Saya tegaskan berulang kali. Saya meminta penyelenggara acara itu (IHH) menggunakan jalur diplomasi sebanyak mungkin dan menghindari cara kekerasan. Cara semacam itu hanya menimbulkan masalah sosial dan komplikasi lain. Apa yang dilakukan IHH dalam insiden Mavi Marmara gegabah dan tidak bertanggung jawab.”
Tampak jelas, Fethullah Gulen konsisten menghindari menyinggung apalagi mengkritik Israel. Meskipun 9 aktivis kemanusiaan dibunuh tentara Israel di perairan internasional
Untuk tidak menyebut dirinya pro Israel, sang Hoca ini lupa bahwa:
1. Apa yang dilakukan aktivis kemanusiaan ini adalah praktek pembangkangan sipil atas pelanggar HAM, Israel. Sebelum diblokade, 400 truk bantuan kemanusiaan setiap harinya masuk ke Gaza, namun pasca blockade, Israel hanya mengijinkan 67 truk melintas Gaza menyalurkan kebutuhan pokok. Padahal menurut kalkulasi kementeriaan kesehatan Israel, minimal dibutuhkan 170 truk untuk mencegah bencana malnutrisi.
Laporan Amnesti Internasional menyebutkan bahwa “ 1,5 juta penduduk Gaza seharusnya tidak hanya dilihat sekedar penerima manfaat bantuan kemanusiaan namun juga harus DIHORMATI sebagai manusia yang berhak atas akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak dan lebih dari itu KEBEBASAN bergerak yang kini terus menerus dilanggar Israel. Israel harus secara total menghentikan blockade atas Gaza, penerapan hukuman kolektif yang melanggar KONVENSI KEEMPAT JENEWA,"
2. Awal kapal Freedom Flotilla yang dibajak Israel terdiri atas para akademisi, seniman, dokter, aktivis kemanusiaan, anggota parlemen dan jurnalis dari 40 negara, diantaranya bahkan negara-negara sahabat Israel sendiri, seperti Swedia, AS dan dua anggota parlemen Jerman. Mereka menunjukkan tekad bersama, menerobos blokade ilegal Israel dan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza. Mereka ini bukan PARA PENJAHAT apalagi TERORIS bersenjata. Tidak ada senjata selain bantuan kemanusiaan.
3. Mantan presiden AS, Jimmy Carter menyebut Israel sebagai rejim apartheid. Hanya saja, Gulen berpikir sebaliknya. dan menganggap Israel sebagai negara beradab sehingga menyerukan dialog dan diplomasi kepada negara yang mengabaikan lebih dari 77 resolusi PBB atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.
To sum up, dengan mengatakan bahwa “Saya berharap penyelenggara tidak mengambil jalan kekerasan”, Gulen tidak hanya telah menghina aksi damai kelompok sipil global yang dilakukan jalan damai dan demokratis. Namun lebih dari itu, mengabaikan fakta jejak sejarah pelanggaran HAM Israel.
Kita pada dasarnya memahami antagonisme Gulen. Pertama, karena posisi dirinya yang tinggal di AS sehingga tidak berani bersikap kritis terhadap Israel dan yang kedua, tampaknya Gulen menghajatkan payung politik bagi gerakan globalnya, Hizmet. Untuk itu, citra moderat, pro Barat dan tidak anti Israel menjadi harga yang harus dibayar.
0 komentar:
Post a Comment