Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, masalah utama di Indonesia bukanlah persoalan ada uang atau tidak. Sebab setiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan lebih dari Rp 700 triliun dana ke daerah dan desa.
Namun ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan pejabat desa. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin bukannya turun namun justru bertambah.
"Kami sudah kasih subsidi beras sejahtera, cash transfer, pupuk, benih, kami kasih desanya (melalui dana desa) masa enggak turun (angka) kemiskinan, itu duitnya menguap atau gimana?" ujarnya dalam acara Pajak Bertutur di Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Dari data BPS, jumlah orang miskin mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016. Adapun angka ketimpangan masih stagnan belum beranjak dari posisi 0,39.
"Makanya media menggugat mengapa dana desa yang langsung ke desa tidak bisa membuat kemiskinan turun. Jadi di Republik ini persoalannya bukan ada uang atau tidak tapi bagaimana kita menggunakan uang itu untuk mencapai tujuan," kata dia seperti dikutip dari kompas (11/08/2017)
Lain halnya dengan pernyataan Mentri Keuangan Sri Mulyani yang heran dengan Kemiskinan yang semakin naik.Presiden Joko Widodo justru mengaku telah menurunkan angka kemiskinan saat ini.
Dua pernyataan yang bertolak belakang antara mentri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi membuat rakyat makin bingung.
Mana yang benar siapa yang yang salah?
Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo yang di lansir dari republika online.
Presiden Joko Widodo justru mengaku telah melakukan percepatan deregulasi ekonomi, dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Setelah itu, pemerintah bergerak lebih maju lagi, dengan fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Dalam tiga tahun terakhir ini, lanjut dia, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.
Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 pada Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka September 2014 yaitu 0,414. ''Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen,'' jelas Jokowi, dalam Sidang Bersama MPR, DPR, DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Pemerintah, menurut Jokowi, telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian, dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
"Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan," kata Jokowi.
Jokowi mengaku ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.
Ia ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama. "Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.[republika/kompas/fatur]
0 komentar:
Post a Comment