Sejumlah pencapaian negatif terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu diantaranya adalah minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, selain soal lapangan pekerjaan, juga tingginya dampak dari tekanan biaya kebutuhan pokok membuat masyarakat miskin makin kesulitan beranjak dari garis kemiskinannya.
Menurut Enny, program jaring pengaman dari pemerintah seperti kartu sehat, kartu Indonesia pintar, dan kartu sejahtera belum cukup mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Data pemerintah menunjukkan, masih ada 27,7 juta masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Jumlah tersebut dengan standar minimal pendapatan kurang dari Rp 400 ribu per bulan.
“Misalnya mengikuti standar internasional yang USD 2 per orang, mungkin bisa mencapai 70 juta orang yang miskin,” ujarnya, Rabu (16/8) kemarin.
Dikatakan Enny, pemerintah telah berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hingga kini belum juga terealisasi. Sekalipun dengan indikator yang sangat minimal, kata Enny, pengurangan orang miskin dalam setahun tidak sampai 1 juta orang.
Lebih lanjut Enny menjelaskan, tahun 2016 lalu ada 28 juta orang miskin. Sedangkan tahun ini 27,7 juta. Jumlah penurunan orang miskin ini terlampau kecil jika dihitung dalam kurun waktu setahun.
“Itu pun diukur dengan standar minimal, (pendapatan) di bawah Rp400 ribu per bulan. Hari gini emang ada orang bisa hidup Rp 400 ribu per bulan?,” tanya Enny.
Terakhir dia mengingatkan, kalau masyarakat miskin yang hidup di pedesaan dan pesisir dengan mata pencaharian petani dan nelayan ataupun buruh juga belum tersentuh kebijakan pemerintah.
“Padahal, pemerintah telah mengalokasikan subsidi dalam jumlah yang besar,” pungkas Enny.
swamedium
0 komentar:
Post a Comment