Jakarta – Pemerintah tidak segan menutup keberadaan media sosial dan file video sharing. Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara. Hal itu dilakukan jika mereka masih membiarkan arus informasi berkonten negatif tersebar di Indonesia.
Menurut Rudiantara, arus informasi negatif, baik berbau pornografi dan faham-faham radikal, saat ini bertebaran dengan bebas dan mudah dikonsumsi publik.
“Berdasarkan statistik kami, dari 2016 sampai saat ini, permintaan untuk men-take down akun di media sosial maupun file video sharing, 50 persen dilakukan penyedia platform internasional,” tegas Rudiantara dalam konfrensi pers ‘Deklarasi Antiradikalisme Perguruan Tinggi di Jawa Barat’ di Aula Graha Sanusi Universitas Padjajaran Kota Bandung, Jum’at (14/07).
Menurutnya, progres platform Internasional dalam menutup akun-akun di Indonesia, sangat disayangkan. Bahkan, proses tersebut sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan utusan ke masing-masing platform.
“Ini mengecewakan bagi kami. Kami meminta pada mereka untuk memperbaiki ini. Bulan puasa kemarin sudah mengutus untuk mendatangi. Kalau tidak ada perbaikan, kita akan serius (menyikapi),” katanya.
Menurutnya, penuntasan akhir dalam menutup konten informasi negatif berada di tangan platform-platform. Rudi menambahkan, dalam penanganan media sosial, pihaknya tidak menyalahkan masyarakat maupun regulasinya. Justru platform yang harus dilibatkan.
“Pemerintah tidak mempunyai intensitas untuk menutup platform ini di Indonesia. Tapi, kalau tidak ada perbaikan, kami akan sangat-sangat mempertimbangkan untuk menutupnya,” ujarnya.
“Jadi mohon maaf, teman-teman yang main Youtube, Facebook dan lain sebagainya, kalau terpaksa harus (ditutup). Tugas Pemerintah adalah menjaga kondusivitas, yang namanya teknologi informasi, media sosial, digunakan untuk hal positif,” tegasnya.
Setelah pernyataan Menkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui bahwa aplikasi pesan singkat, Telegram telah mulai diblokir.
Kiblat
0 komentar:
Post a Comment