Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menduga ada keterkaitan gerakan menuntut keadilan dalam kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan keluarnya perppu ormas dan niat pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pasalnya, saat itu pemerintah merasa tersudutkan dalam kasus yang melibatkan Ahok yang notabenenya berada dalam garis pemerintah lantaran membabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Bisa saja karena selama ini pemerintah sedang tersudut oleh gerakan-gerakan Islam yang menuntut keadilan dalam kasus Ahok. Sehingga ada kekuatan yang menginginkan balas dendam," kata Pedri kepada INILAHCOM, Jumat (14/7/2017).
Pedri mengatakan, meski telah keluar Perppu Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun, tetap saja keinginan pembubaran HTI tetap merupakan kehendak subjekvitas pemerintah dengan menyampingkan kajian hukum otentik.
"Lahirnya perppu merupakan kemunduran demokrasi, karena pemerintah menggunakan jalan pintas yang secara subjektif dianggap mengancam Pancasila padahal belum diuji di pengadilan," pungkasnya.
Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu ini permudah pemerintah membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Satunya, ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[inilah/fatur]]
0 komentar:
Post a Comment