Kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan “orang-orang besar” di Indonesia hanya akan menjadi posisi tawar bagi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaan.
Pendapat itu disampaikan tokoh Petisi 28 Haris Rusli Moti (09/03). “Patut diduga, Jokowi secara sengaja mendukung orang-orang bermasalah tersebut untuk duduk sebagai Pimpinan Negara. Tujuaannya, agar bisa disandera, untuk tidak bersikap kritis terhadap Pemerintahan yang dipimpinnya,” tegas Haris Rusli Moti.
Haris menilai, saat ini, Jokowi hanya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan semata. Jokowi tidak peduli dengan keadaan negara yang ‘runtuh’, ditandai oleh tidak berfungsinya seluruh institusi negara dan hancurnya moralitas pejabat negara.
Menurut Haris, Setya Novanto yang bermasalah, diduga terlibat dalam skandal “Papa Minta Saham Freeport” dan Mega korupsi E-KTP, diduga secara sengaja didukung oleh Istana untuk menjadi Ketua Golkar dan Ketua DPR. “Agar DPR dan Golkar dengan mudah disandera untuk tidak tidak bersikap kritis terhadap Pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi,” beber Haris.
Kata Haris, korupsi E-KTP adalah kejahatan korupsi paling ‘norak’ yang pernah terjadi di negeri ini. Bagi-bagi rampokan APBN dilakukan secara norak dan vulgar. “Jika sejumlah pejabat institusi negara, yang diduga terlibat dalam korupsi E-KTP tersebut tak dipenjarakan, maka alangkah baiknya seluruh aktivis anti korupsi dan mantan Pimpinan KPK yang saat ini jadi pejabat Istana mengundurkan diri saja,” tegas Haris.
Terkait moralitas pejabat negara, Haris berharap Jokowi sungguh-sungguh mengerti dan menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
“Maka yang pertama dan terutama dijalankan oleh seorang Presiden adalah membangun manusianya, melakukan revolusi moral yang utamanya ditujukan kepada seluruh pejabat negara, yaitu dengan menempatkan orang orang yang bersih dari korupsi untuk memimpin institusi negara,” papar Haris.
0 komentar:
Post a Comment