Sebuah studi bersama oleh dua organisasi non-pemerintah Eropa yang memiliki hubungan dekat dengan anggota parlemen Uni Eropa, tokoh Eropa dan internasional senior lainnya menyatakan Iran telah melakukan campur tangan dalam urusan 14 negara mayoritas Muslim di Timur Tengah dan memainkan “peran merusak” di wilayah tersebut.
Studi dilakukan oleh European Iraqi Freedom Association (EIFA), yang dipimpin oleh mantan MEP Konservatif Skotlandia Struan Stevenson, dan International Committee in Search for Justice (ISJ), NGO yang berbasis di Brussels, melukiskan gambaran mengerikan mengenai intervensi Iran di wilayah tersebut, dan menuduh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) terlibat langsung.
“Intervensi [Iran] dalam urusan negara-negara regional lainnya adalah inskonstitusional dan petinggi IRGC telah terlibat secara langsung,” kata laporan itu, Iran langsung melibatkan militer dan aparatur negara dalam operasi destabilisasi di Timur Tengah.
Laporan, yang dirilis awal pekan ini, mengkritik IRGC yang melakukan sebuah “pendudukan tersembunyi” atas empat negara, yakni Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon.
“Di keempat negara tersebut, IRGC memiliki kehadiran militer langsung yang cukup besar,” laporan rinci, menambahkan bahwa kehadiran pasukan Iran di Suriah sendiri pada musim panas 2016 mendekati angka 70.000 pasukan rezim proksi Iran. Ini termasuk tidak hanya pasukan Iran, tetapi juga milisi sektarian Syiah yang direkrut, dilatih, didanai dan dikendalikan oleh IRGC, berasal dari Irak, Afghanistan dan banyak negara lainnya.
Laporan tersebut mengekspose 14 lokasi kamp pelatihan IRGC di Iran di mana rekrutan dibagi sesuai dengan bangsa asalnya dan disana tugas-tugas mereka diberikan, apakah garis depan pertempuran atau kegiatan teroris internasional.
Studi Eropa mengatakan: “Setiap bulan, ratusan pasukan dari Irak, Suriah, Yaman, Afghanistan dan Libanon – negara di mana rezim [Iran] terlibat dalam pertempuran garis depan – menerima pelatihan militer dan selanjutnya dikirim untuk mengobarkan terorisme dan perang.”
Menurut para peneliti yang menyusun laporan ini, salah satu negara yang terkena dampak terburuk akibat campur tangan dan intervensi Iran adalah Irak. Bahkan Duta besar Iran untuk Irak, Brigadir Jenderal Iraj Masjedi, yang baru saja dilantik pada Januari 2017 juga menjabat sebagai pimpinan IRGC di Irak.
‘Menunjuk IRGC sebagai teroris’
Iran telah semakin berani untuk bertindak sejak mantan Presiden AS Barack Obama secara resmi menyepakati kesepakatan nuklir dengan rezim Teheran, NGO berpendapat. Kesepakatan, yang ditengahi oleh yang disebut P5 + 1, dirancang untuk membatasi ambisi nuklir Iran yang kemungkinan berusaha untuk memperoleh senjata atom dalam pertukaran untuk bantuan meringankan sanksi.
Sejak sanksi telah banyak diangkat pada awal 2016, Iran telah menikmati peningkatan kekuatan finansial dan ekonomi, yang kemudian diinvestasikan dalam upaya untuk mengacaukan dan menanam pengaruh di lebih dari selusin negara di Timur Tengah.
Negara-negara utama yang dinilai dalam laporan tersebut meliputi: Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, Bahrain, Arab Saudi, Turki dan Palestina. Yang terakhir terlihat oleh para ahli di wilayah tersebut menjadi kampanye public relations yang dilakukan oleh Teheran untuk meningkatkan kepercayaan ‘Islam’ dengan tampil untuk mendukung Palestina melawan Israel, sambil membantu rezim di seluruh wilayah menghancurkan warga pengungsi Palestina.
Sebuah contoh yang menonjol dari dukungan Iran dalam bertindak brutal terhadap warga Palestina bisa disaksikan di Irak setelah invasi ilegal pimpinan AS 2003, di mana pengungsi Palestina dibantai oleh milisi Iran dan Syiah karena menuduh mereka sebagai pro-Saddam Hussein. Peran Iran untuk membunuh warga Palestina juga terjadi di kamp pengungsi Yarmouk di Suriah, selama perang yang sedang berlangsung melawan diktator Bashar Al-Assad.
Di antara rekomendasi dalam kesimpulannya, laporan itu berpendapat bahwa IRGC harus dimasukkan dalam daftar sebagai organisasi teroris di AS, Eropa dan Timur Tengah, pembatasan operasi dan organisasi tersebut harus diusir dari seluruh Timur Tengah, khususnya Irak dan Suriah.
NGO juga merekomendasikan “sanksi semua sumber keuangan dan perusahaan yang berafiliasi dengan IRGC” serta “memprakarsai upaya internasional untuk membubarkan kelompok-kelompok paramiliter dan jaringan teroris yang berafiliasi dengan Pasukan Quds [IRGC] .”
Middle East Monitor
0 komentar:
Post a Comment