Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara.
Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko menuturkan hasil dari GCB 2017 memberikan gambaran bahwa korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik. Ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap.
"Polisi urutan pertama, 39 persen publik menganggap polisi adalah lembaga paling korup, kemudian disusul legislatif (37 persen), legislatif daerah (35 persen), birokrasi (35 persen), dan kementerian (31 persen)," kata dia di Jakarta, Selasa (07/3), seperti dikutip Republika Online.
Angka tersebut merupakan rerata kondisi yang terjadi di Asia Pasifik. Laporan se-Asia Pasifik ini adalah hasil yang didasarkan pada jawaban 21.861 responden di 16 negara. Di tiap negara, sampel survei diperhitungkan secara proporsional menjadi perwakilan nasional dari semua orang dewasa di negara tersebut.
"Di Indonesia, survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka yang diselenggarakan oleh Efficience3, sampel dikelompokkan berdasarkan daerah dan tingkat urbanisasi. Kalangannya adalah rumah tangga yang dipilih secara acak," kata dia.
Penelitian lapangan berlangsung dari Juli 2015 sampai Januari 2017. Kuesioner diterjemahkan ke dalam bahas lokal untuk masing-masing negara. Pengambilan data di Indonesia sendiri dilakukan pada 26 April sampai 27 Juni 2016.
Hasil GCB 2017 ini menunjukan anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik itu perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower. Pemerintah harus menepati janji untuk memberantasan korupsi, termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko.
0 komentar:
Post a Comment