Kelompok Buddha nasionalis Myanmar menggelar aksi protes pada hari Minggu (10/7), dengan tujuan menekan pemerintah agar menggunakan istilah "Bengali" untuk menyebut etnis Muslim Rohingya di negara tersebut.
Bengali adalah istilah yang digunakan bagi minoritas Muslim di negara bagian Rakhine, berkonotasi negatif dan merendahkan. Yang maksudnya adalah imigran gelap dari Bangladesh.
Protes pada hari Minggu adalah salah satu dari banyak unjuk rasa kaum Buddha nasionalis. Dimana mereka menyatakan kekhawatiran jika Rohingya akan mengambil alih negara bagian Rakhine.
Mereka mengancam akan terus menggelar aksi protes jika pemerintah tidak menuruti tuntutan mereka tentang penggunaan sebutan "Bengali".
Sebuah protes serupa juga digelar akhir pekan lalu di negara bagian Rakhine dan direncanakan akan kembali terjadi di Yangon pada pekan depan.
"(Pemerintah) Aung San Suu Kyi harus membuat pernyataan publik yang menyatakan bahwa pemerintah akan mendengarkan (tuntutan) rakyatnya sendiri. Kami ingin membantu pemerintah, kami tidak membuat masalah dan konflik", kata Win Ko Ko Latt, pemimpin jaringan nasionalis Myanmar.
Para pengunjuk rasa berpawai selama sekitar lima menit dari area pagoda Shwedagon, sebelum mereka terhenti oleh barikade polisi.
Petugas bersenjata telah bersiap, kemudian terjadi negosiasi singkat dengan para demonstran.
Sempat terjadi ketegangan ketika polisi menolak pengunjuk rasa untuk melanjutkan aksinya sesuai rute yang direncanakan.
"Kami berbaris dengan maksud damai. Jika anda menghentikan kami di sini, hal itu (justru) akan menimbulkan beberapa masalah", ancam seorang biksu yang bernegosiasi dengan polisi pada aksi itu.
Akhirnya polisi mengizinkan pendemo melanjutkan aksinya untuk menghindari bentrokan dan jatuhnya korban, namun protes itu dianggap ilegal
Kelompok HAM maupun pengamat internasional telah mengecam perlakuan buruk rezim Myanmar terhadap masyarakat Rohingya di negara itu.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, sebelumnya menyarankan warga Myanmar menghindari penggunaan istilah seperti "Rohingya" maupun "Bengali" yang dinilai bisa menimbulkan ketidaknyamanan.
Suu Kyi lebih suka menggunakan sebutan "masyarakat penganut Islam yang tinggal di negara bagian Rakhine".
Ia juga melarang para pejabat menggunakan istilah "Rohingya" dan "Bengali" bagi kelompok minoritas itu selama menerima kunjungan dari utusan HAM PBB.
Lebih dari 1 juta Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine dengan status seperti imigran ilegal. Mereka menghadapi berbagai macam pembatasan ruang gerak, akses kesehatan yang buruk dan minimnya pendidikan. (Channel News Asia)
0 komentar:
Post a Comment