Permintaan bukti AS kepada Turki dalam kasus ekstradisi Fethullah Gulen dipandang pengamat politik tidak konsisten dengan kebijakan dan tindakan politik AS sendiri selama ini.
Pasca kudeta, AS meminta bukti keterlibatan Fethullah Gulen dalam kudeta dan permintaan tersebut itu harus ditangani melalui proses hukum yang disepakati dua negara pada 1979.
Dr. Barnett Rubin peneliti senior di Center on International Cooperation, Universitas New York mengingatkan bahwa permintaan tersebut tidak konsisten dengan apa yang dilakukan AS pasca serangan teroris 11 September 2001. AS segera menuntut pemerintah Taliban menyerahkan Usamah bin Laden karena dituding berada dibalik aksi terorisme tersebut.
Dalam hitungan jam setelah serangan itu terjadi, AS langsung menuduh Bin Laden sebagai dalangnya. Duta besar Afghanistan untuk Pakistan pada waktu, Mullah Abdul Salam Zaeef sebenarnya telah menegaskan bahwa Taliban siap bekerjasama dengan Amerika untuk mengadili Bin Laden, namun dengan syarat AS memberikan bukti keterlibatannya. Namun, AS tidak mau memenuhi permintaan tersebut dan kurang dari sebulan, AS kemudian menyerang Afghanistan.
Dalam konteks ini, permintaan bukti oleh Afghanistan sama persis dengan permintaan bukti AS kepada Turki sebelum menyerahkan Gulen.
“AS menuntut Taliban menyerahkan Bin Laden, tetapi saya tahu Amerika tidak memberikan bukti itu kepada Taliban,” ujar Rubin.
“Tentu jelas bahwa pelaku pembajakan diketahui memiliki hubungan dengan Bin Laden dan dia sendiri memiliki catatan terlibat aksi terorisme terhadap Amerika sebelumnya.”
Hanya saja, Rubin mengaku tidak mengetahui bukti keterlibatan Bin Laden dan mengapa AS langsung menuduhnya, namun pengadilan memiliki bukti untuk menjelaskan keterkaitan Bin Laden dengan pemboman atas kedutaan AS di Afrika pada 1998.
Rubin menduga bahwa bukti AS bahwa pemimpin Al Qaeda itu berada di belakang serangan -jika ada- lebih karena berdasarkan informasi rahasia intelejen.
“Dan jika itu laporan intelejen, maka mereka tidak akan membaginya, kecuali setelah dipilah-pilah,” tegasnya.
Dalam pandangan serupa, Binoy Kampmark, akademis Cambridge menyatakan tidak masalah bagi AS apakah bukti (keterlibatan Bin Laden) itu ada atau tidak karena adanya kesepahaman bahwa AS harus menangkapnya setelah serangan 9/11.
“Doktrin anti teror AS sepenuhnya bersifat pre emptive dan tidak tergantung bukti solid keterkaitan Bin Laden dengan Taliban,” tuturnya.
“Langkah yang sama juga dilakukan AS saat memperlakukan Saddam Hussein”, tambahnya.
Kedua pakar sepakat bahwa AS menerapkan standar ganda dalam ekstradisi, lebih tergantung pada sisi kepentingan AS sendiri.
Pekan lalu, Ankara menyerahkan dokumen ekstradisi bagi Gulen untuk menghadapi tuduhan bahwa dirinya mengendalikan organisasi teror FETO. Namun, mantan wakil CIA Graham Fueller di Harian New York Times secara tegas membantah keterlibatan Gulen dalam kudeta dan tidak ada bukti yang memadai yang menunjukkan keterlibatan dirinya dalam kudeta berdarah 15 Juli lalu. Gerakan Gulen dalam pandangan Fueller adalah wajah moderat Islam yang sejalan dengan prinsip dan kepentingan Barat.
Gulen sendiri di media yang sama meminta AS tidak tunduk dengan “pemerasan” Erdogan dan menandaskan bahwa gerakan Hizmet selama ini mendukung prinsip dan nilai-nilai Barat.
0 komentar:
Post a Comment