Sejumlah lembaga quick count pro Jokowi-Jusuf Kalla yang mengklaim paling akurat melebihi KPU, adalah sikap sangat arogan, terlebih ada intimidasi kepada KPU jika nanti hasil rekapitulasi manual berbeda.
Sikap lembaga survei pro Jokowi ini sudah merasa paling benar dan anti perbedaan, karena sudah menuding jika hasil quick count berbeda dengan real count KPU, maka lembaga resmi penyelenggara pemilu itu diindikasi ‘bermain’ dalam perubahan suara.
Hal itu diungkapkan pengamat politik UIN Sunan Kalijaga Iswandi Syahputra, terkait terus gencarnya kampanye lembaga survei pro Jokowi yang merasa hasil qiuck count mereka paling benar dan akurat.
“Itu pernyataan sangat arogan. Mereka sudah panik, jangankan negara Tuhan-pun dilawan. Pernyataan tersebut mendahului kehendak Tuhan,” tegas Iswandi, Jumat (11/07/2014).
Ditegaskannya, sistem penghitungan cepat sangat dimungkinkan adanya kesalahan dan hasil quick count itu tidak boleh direkayasa untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Benar, tapi tidak akurat. Misalnya, hitung cepat pileg April lalu. Berdasarkan quick count, benar PDIP pemenang pileg. Tapi banyak lembaga survei yang tidak akurat dalam presentasi jumlahnya melampaui margin of error yang ditetapkan,” terangnya.
Dia mencontohkan kasus pilpres 2004 dimana beberapa quick count menyebut pasangan Megawati-Hasyim Muzadi sebagai pemenang pilpres.
Saat itu TVRI bekerja sama dengan Institute for Social Empowerment and Democracy menyebut sebut pasangan Mega-Hasyim menang tipis 50.07% dari pasangan SBY-JK yang peroleh 49.93%.
“Setelah dihitung resmi oleh KPU pasangan Mega-Hasyim ternyata kalah. Demikian juga hitung cepat Pilkada Jabar 2013. Hitung cepat lembaga survei sebut pasangan Rieke-Teten yang didukung juga oleh PDIP unggul tipis 30,4% dari pasangan Aher-Deddy Mizwar 29,4%. Tapi hitungan KPU putuskan Aher-Deddy menang,” lanjutnya.
“Mereka yang mengklaim hitung cepat paling benar itu kan dibayar sangat mahal. Tapi sikap mereka ini sudah membajak demokrasi. Sistem demokrasi kita jelas mengatur hitungan KPU yang sah. Jangan arogan merampas kewenangan KPU,” pungkasnya.(@salsa/jurnal3)
Harusnya tvri dan rri itu netral tidak memihak tapi karna mentri BUMN nya ada di pihak jokowi jadi mihaknya ke jokowi..harusnya di periksa mentrinya...
ReplyDelete