Dengan beraninya Jokowi angkat orang yang menjadi tersangka korupsi menjadi pembantunya memberikan sinyal bahwa presiden RI ke 7 itu tidak punya semangat dalam pemberantasan korupsi. Dan penilaian itu semakin terbukti atas kejadian ada pejabat di kepolisian yang di kenal bersih malah di copot dari jabatannya.
Komjen Pol Suhardi Alius dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri oleh Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, Komjen termuda dan dikenal lumayan bersih ini dicopot dan dipindah ke Lemhanas.
Pencopotan Komjen berdarah Minang ini menjadi pertanyaan besar, apa yang sedang terjadi di internal markas Trunojoyo ini. Kabar merebak, bahwa pencopotan Suhardi ini berkaitan dengan penetapan tersangka calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK.
Betapa tidak, dipindahnya Suhardi dari Bareskrim ke Lemhanas tidak berselang lama dari pengumuman tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Informasi yang dihimpun, Suhardi menjadi salah satu jenderal yang tidak setuju jika Budi Gunawan menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu.
Menurut sejumlah sumber merdeka.com, Suhardi bahkan yang melengkapi berkas rekening gendut milik Budi Gunawan ke KPK. Dengan berkas ini, KPK pun bergerak cepat dan langsung menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka gratifikasi sehingga langkah mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menjadi tidak mulus.
“Informasi itu (rekening Budi Gunawan) dari Bareskrim semua. Tentu sebagai Kabareskrim, internal Polri minta dia yang bertanggung jawab,” kata sumber merdeka.com.
Internal kepolisian dikabarkan berang dengan tindakan Suhardi yang ingin membersihkan institusinya tersebut. Para petinggi Polri sudah menyebutkan ada jenderal yang berkhianat.
Kepada sejumlah media, Komjen Suhardi Alius mengaku difitnah soal isu melempar sejumlah dokumen penting rekening para jenderal untuk konsumsi KPK. Selama ini Suhardi memang dikenal dekat dengan KPK.
Dikecam Imparsial
Pergantian Kabareskrim Komjen Suhardi Alius di tengah tarik ulur pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mendapat kecaman. Imparsial, salah satu lembaga swadaya masyarakat, menilai pergantian itu syarat politisasi Presiden Jokowi terhadap Korps Bhayangkara.
“Pergantian Kabareskrim di tengah kontroversi pergantian Kapolri menunjukan terjadinya politisasi presiden terhadap institusi Polri,” kata aktivis Imparsial Al Araf saat berbincang Jumat (16/1/2015).
Di tengah situasi yang memanas dalam pergantian Kapolri seharusnya presiden fokus dalam penyikapan pergantian Kapolri. “Dan bukan malah melakukan proses pergantian dijajaran Kedua Mabes Polri,” kata Al Araf.
Menurut dia, lingkaran dalam presiden sepertinya banyak yang memberikan isu dan fitnah yang berakibat posisi Kabareskrim menjadi tumbal dari proses pergantian Kapolri.
“Secara track record Kabareskrim memiliki trac record yang baik sehingga presiden harusnya justru mempertahankan dan bukan malah menggantinya,” kata Al Araf.
Dinamika politik presiden saat ini melahirkan posisi Polri menjadi politis dan rentan konflik internal. “Situasi ini akan berakibat pada terganggunya kinerja Polri. Semua persoalan yang terjadi di dalam Polri hari ini adalah akibat sikap gamang presiden dan sikap lingkaran di dalam presiden yang terlalu banyak menuntut kepada presiden,” tutupnya.
Sebelumnya di ketahui bahwa Jokowi juga keluarkan Keppres pengangkatan terdakwa yang masih menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Medan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) di Sumatera Utara.
Selain itu, Jokowi juga dekat dan memberikan perlakuan khusus kepada mantan terpidana korupsi, Sihol Manulang
Ternyata mimpi buruk bagi koruptor sebagai di gaungkan Jokowi sewaktu kampanye Pilpres 2014 tidak terjadi. Mereka yang sudah merampok uang rakyat malah mendapat perlakuan khusus dari Jokowi. Sedang mereka yang bisa dikatakan sebagai orang bersih dan anti korupsi, malah disingkirkan. Jokowi sungguh Ter-la-lu! [goriau/silontong]
0 komentar:
Post a Comment