Pada Pilpres 24 Juni 2012, Ahmad Shafiq meraup 51,7 persen suara sehingga terpilih menjadi presiden Mesir pertama di era pasca-Mubarak. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Uni Eropa langsung memberi selamat kepada presiden terpilih itu. Hasil pilpres tersebut menjadi kemenangan tak terduga bagi Shafiq yang merupakan sosok penting selama berkuasanya Mubarak.
Sementara itu, rivalnya dari Partai Keadilan dan Kebebasan, Mohamed Morsi, menuding Shafiq melakukan kecurangan dalam Pemilu. Ketika dimintai komentarnya soal hasil Pilpres itu, Morsi menyatakan bahwa "Shafiq telah berkongkalikong dengan kekuatan kehakiman, militer, dan birokrasi Mubarak, hingga menjerumuskan negara ke dalam proses pemilu penuh kecurangan".
Sekretaris Pers Gedung Putih menyatakan bahwa Morsi "wajib menerima hasil pemilu sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan berlapang dada menerima perannya sebagai oposisi". Gedung Putih juga berpendapat bahwa kemenangan loyalis Mubarak itu tidak serta-merta menurunkan derajat hasil pemilu yang luber jurdil tersebut.
Beberapa bulan berlalu, keputusan mahkamah membekukan Parlemen memancing protes luas. Pengunjuk rasa menuntut pemulihan kembali institusi legislatif itu. Media-media di Mesir dan asing menggaungkan sentimen senada, bahwa: "Tanpa kematangan berdemokrasi, massa kelompok Islamis sedang berusaha membahayakan proses transisi Mesir dan menggoyang presiden terpilih."
Pihak Barat mengeluarkan pernyataan mendukung Ahmad Shafik dan memperingatkan partai politik untuk tidak menempuh kekerasan jalanan dalam usaha memakzulkan pemerintahan pilihan rakyat. Pihak Barat juga menyebutkan adanya sekian banyak serangan fisik berbahaya terhadap kantor-kantor partainya Shafik selama enam bulan terakhir, seraya menyebutnya sebagai bukti nyata bahwa Islamis tidak mendukung demokrasi.
Terkait keputusan Shafiq yang menjaga posisi privilese militer dalam Konstitusi baru, pejabat Uni Eropa menanggapi bahwa sungguh naif mengharapkan Mesir dapat membangun sistem hukum paling demokrat sedunia hanya dalam beberapa bulan. Sementara itu, media-media melaporkan bahwa pihak militer yang beraliansi dengan kelompok Islamis, telah memicu masalah dan pergolakan politik serius pada Juni 2013. Menanggapi perkembangan itu, negara-negara Barat menyatakan bahwa mereka tidak mungkin membiarkan Mesir menjadi "Sudan berikutnya".
Pihak Barat juga menentang penggunaan kekerasan di jalanan untuk mengancam kepemimpinan negara yang berlegitimasi. Ketika sejumlah petinggi tentara menerbitkan ultimatum 48-jam terhadap pemerintahan Shafiq, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan keras mengutuk perkembangan terbaru itu. Pada 3 Juli, kudeta militer yang akhirnya terjadi membuat negara-negara Barat segera memutuskan semua hubungan diplomatik dengan negeri piramid itu.
Media-media Barat ramai-ramai mengumumkan bahwa kudeta kelompok Islamis itu memporakporandakan semua asa demokrasi yang mekar selama berlangsungnya revolusi Musim Semi Arab. Media Barat juga menegaskan kembali bahwa itu merupakan sebuah kudeta militer dan tindakan anti-legitimasi melawan pemerintahan terpilih meskipun didukung oleh massa dalam jumlah besar.
Berapa banyak pihak hari ini yang dapat menjamin bahwa skenario di atas tidak realistis? Tentunya, apa yang sebenarnya terjadi di Mesir kini tidak lagi relevan. Karena ternyata "standar" liberal yang baru ialah "fokus terhadap pelaku dan bukan kepada kejadian". Demi alasan ini pula, peristiwa 3 Juli tidak menggambarkan apa-apa selain sebentuk pornografi politik. Satu-satunya kebenaran dan fakta yang tersisa ialah: Mohamed Morsi, sang presiden Mesir terpilih, kehilangan kekuasaannya direbut junta militer, disertai minimnya dukungan dari dunia internasional.
Artikel di atas ialah terjemahan bebas dari tulisan Thaha Ozhan yang menggambarkan bagaimana jika yang terjadi di Mesir adalah kebalikannya dari yang terjadi sekarang.(islamedia)
0 komentar:
Post a Comment