Satuan tugas (satgas) pangan Polri menggerebek pabrik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) karena disinyalir melakukan kecurangan penjualan beras. PT IBU membeli gabah di tingkat petani dengan harga Rp4.900 per kilogram, jauh di atas harga pasar. Modus pembelian dengan harga tinggi itu dinilai dapat mematikan pelaku usaha lain.
"Bulog (Badan Urusan Logistik) hanya boleh membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp3.700 per kilogram. Sementara PT IBU beli (gabah petani) tinggi," jelas Ketua Satgas Pangan Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto dalam Prime Time News Metro TV, Sabtu 22 Juli 2017.
Setyo mengungkapkan, PT IBU mengolah gabah yang seluruh proses tanamnya disubsidi oleh pemerintah menjadi beras. Beras dijual dengan harga mencapai Rp20 ribu per kilogram, jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp9.500 per kilogram.
"Pemain besar seperti PT IBU ini menggunakan kesempatan besar untuk menaikkan harga beras sampai Rp14 ribu. Ini tidak wajar, menyakiti rakyat Indonesia, meyakiti petani,” jelasnya dalam acara yang sama.
Amran menambahkan, 90 persen beras yang beredar di Indonesia adalah varietas IR 64 atau kandungan beras bersubsidi. Maka, harga beras di Indonesia harusnya tak lebih dari Rp9.000 per kilogram di seluruh Indonesia. Amran pun berjanji pihaknya akan lebih tegas mengawasi hal ini agar harga beras tetap stabil.
Link: http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0e6POb-pt-ibu-diduga-merayu-petani-dengan-harga-tinggi
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan bantahan dengan menegaskan beras yang digrebek oleh Satgas Pangan di kawasan Bekasi, bukan beras rakyat sejahtera (rastra).
"Saya sudah tanya ke direksi Bulog, itu bukan rastra," tegas Khofifah seperti dilansir detik.com, Minggu 23 Juli 2017.
Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahterah (TPS) Anton Apriyantono menjelaskan bahwa beras IR 64 yang disebut-sebut kepolisian sebagai bahan baku yang digunakan sebagai beras produksinya juga keliru. Di lapangan lanjutnya beras varietas IR 64 sudah tidak banyak ditemukan karena berganti denganvarietasbaru yakni Inpari dan Ciherang.
"Selain itu tidak ada yang namanya beras IR 64 yang disubsidi, ini sebuah kebohongan publik yang luar biasa. Yang ada adalah beras raskin, subsidi bukan pada berasnya tapi pada pembeliannya, beras raskin tidak dijual bebas, hanya untuk konsumen kurang mampu," jelasnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (23/7).
Mengenai tuduhan bahwa perusahaan telah merugikan negara ratusan triliun, Anton juga membantahnya. Menurut dia omzet yang dimiliki PT TPS hanya empat triliun rupiah per tahun.
"Kalau dibilang negara dirugikan, dirugikan dimananya? Apalagi sampai bilang ratusan triliun, lha wong omzet beras TPS saja hanya 4 T per tahun, lagi-lagi Kapolri melakukan kebohongan publik. Apa enggak takut azab akhirat ya?," katanya seperti dikutip dari republika online
Ia juga menegaskan pembelian harga gabah yang tinggi dari petani sudah seharusnya dilakukan. Ia tak terima bila masalah ini dianggap jadi sebuah persoalan.
“Beli gabah dengan harga tinggi itu memang yang diharapkan petani, kalau begitu namanya dzolim,” kata Anton.
Ia mengatakan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk akan balik menuntut kepada pihak-pihak yang melakukan tudingan.
“Apa maksudnya membuat kebohongan publik, kita akan tuntut balik,” tegas Anton seperti dikutip dari tirto
“petani gak boleh sejahtera ya tong? metro tipu provokator” ungkap akun Messidona lewat kaskus.
“merayu dengan harga tinggi????
masak ga boleh kalau beras nya di beli dengan harga lebih tinggi????LOLL” ungkap semut07 melalui kaskus.
“Jokowi...Lama lama gw jd ragu” ungkap saudarajauh melalui kaskus
Berikut kometar melalui twitter:
“Logika sesat Polri,gabah petani dibeli mahal kok dipidanakan” ungkap akun @Mursid38640382
"KETIKA Logika "dibonsai", Semua orang dianggap tak memiliki Nalar Sehat" ungkap akun @fahrudinr_
"lha semua produsen jg merayu konsumennya utk terus membeli barang yg mereka produksi" ungkap @airland_ryan
"Gak sekalian "PT. IBU Diduga Mengancam Petani Dengan Harga Tinggi Agar Mau Menjual Berasnya"?" ungkap @MbahUyok.[metro/republika/tirto/fatur]
0 komentar:
Post a Comment