Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan beras yang digrebek oleh Satgas Pangan di kawasan Bekasi, bukan beras rakyat sejahtera (rastra).
"Saya sudah tanya ke direksi Bulog, itu bukan rastra," tegas Khofifah seperti dilansir Warta Ekonomi, Minggu 23 Juli 2017.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan PT IBU mengambil keuntungan berlebih dari penjualan beras. Setidaknya 1.161 ton beras yang dikemas dengan label Maknyuss dan Cap Ayam Jago disita.
"Beras subsidi dikemas seolah-olah barang premium supaya harganya tinggi sekali," kata Tito saat penggerebekan, Kamis (20/7/2017) malam, seperti dilansir detikcom.
Kapolri Tito mengatakan perusahaan tersebut telah rugikan negara ratusan triliun
Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahterah (TPS) Anton Apriyantono menjelaskan bahwa beras IR 64 yang disebut-sebut kepolisian sebagai bahan baku yang digunakan sebagai beras produksinya juga keliru. Di lapangan lanjutnya beras varietas IR 64 sudah tidak banyak ditemukan karena berganti denganvarietasbaru yakni Inpari dan Ciherang.
"Selain itu tidak ada yang namanya beras IR 64 yang disubsidi, ini sebuah kebohongan publik yang luar biasa. Yang ada adalah beras raskin, subsidi bukan pada berasnya tapi pada pembeliannya, beras raskin tidak dijual bebas, hanya untuk konsumen kurang mampu," jelasnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (23/7).
Mengenai tuduhan bahwa perusahaan telah merugikan negara ratusan triliun, Anton juga membantahnya. Menurut dia omzet yang dimiliki PT TPS hanya empat triliun rupiah per tahun.
"Kalau dibilang negara dirugikan, dirugikan dimananya? Apalagi sampai bilang ratusan triliun, lha wong omzet beras TPS saja hanya 4 T per tahun, lagi-lagi Kapolri melakukan kebohongan publik. Apa enggak takut azab akhirat ya?," katanya seperti dikutip dari republika online
Ia juga menegaskan pembelian harga gabah yang tinggi dari petani sudah seharusnya dilakukan. Ia tak terima bila masalah ini dianggap jadi sebuah persoalan.
“Beli gabah dengan harga tinggi itu memang yang diharapkan petani, kalau begitu namanya dzolim,” kata Anton.
Ia mengatakan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk akan balik menuntut kepada pihak-pihak yang melakukan tudingan.
“Apa maksudnya membuat kebohongan publik, kita akan tuntut balik,” tegas Anton seperti dikutip dari tirto
Pakar Ekonomi Agus Santoso merasan aneh terkait penggerebekan terhadap PT IBU oleh pemerintah. Menurutnya apa yang dilakukan oleh PT IBU justru menguntungkan rakyat kecil yaitu petani, lantas di mana letak merugikannya. Apa karena PT IBU membeli beras dengan harga mahal kepada petani yang menyebabkan petani jadi makmur dan penguasa bangkrut, lantas disebut merugikan negara?.
“Kita sering ketawa menyaksian kegaduhan negeri ini yang tidak tepat, yang membuat otakku ngilu. Apalagi kalo sudah bicara data...” ungkap Agus
Dia pun menegesakan bukankah memang itu tujuan kita, tujuan pemerintah dengan memakmurkan petani atau rakyat kecil!.Pemerintah sudah tidak bisa menolong petani,Trus ada yang membantu petani kok malah ditangkep.
“Lha kan malah bagus, petaninya untung dan makmur.” Tegas Agus.
Berikut pernyataan lengkap Agus Santoso melalui akun sosmed facebooknya:
" Kesalahan PT. IBU adalah karena menguntungkan petani.
Logika yang aneh ya.
Pemerintah sudah gak bisa nolong petani, ada yg bantu petani malah ditangkep dg alasan matinya pelaku usaha lain dikarenakan tidak dapat melakukan pembelian gabah, yang kemudian menyebabkan merugikan pengusaha atau penggilingan kecil.
Lha kan malah bagus, petaninya untung dan makmur.
Perkara konsumennya ada yang milih Rp 13.700 dan Rp 20.400 (beras kualitas premium), tentu segmen pasarnya juga buat kalangan menengah ke atas. Hukum pasarlah yang berlaku."
0 komentar:
Post a Comment